Jakarta, CNN Indonesia — Sektor mineral dan batu bara dianggap memiliki celah yang merugikan. Untuk itu Presiden Joko Widodo diminta untuk lebih memperhatikan.
Desakan itu dicetuskan oleh Koalisi Anti-Mafia, mereka meminta Jokowi untuk terjun langsung ke lapangan untuk melihat karut marutnya sektor mineral dan batu bara. Koalisi yang terdiri dari 58 lembaga swadaya masyarakat itu mengampanyekan hashtag, atau tanda pagar, #BlusukanTambang bagi Jokowi.
“Kami mendesak agar Jokowi melihat langsung kondisi Minerba di lapangan. #BlusukanTambang adalah bentuk kampanye kami agar Jokowi blusukan,” kata koordinator Publish What You Pay (PWYP) Maryati, salah satu anggota Koalisi Anti-Mafia Tambang, di Jakarta, Ahad (7/12).
Maryati mengatakan, sektor Minerba Indonesia bermasalah terutama di ranah perizininan. Berdasarkan temuannya, hampir 44 persen dari total 10.648 izin usaha pertambangan masih belum beres. Persoalan itu dipandang sebagai bentuk lemahnya tata kelola sistem perizinan tambang di Indonesia.
Selain itu, seluas 1.372 juta hektare izin tambang berada di kawasan hutan konservasi. Luasan itu mencakup 1,16 juta hektare izin pinjam pakai kawasan hutan (IIPKH) untuk IUP, 110,21 ribu hektare untuk Kontrak Karya (KK), dan 101,99 ribu hektare untuk Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) berada di kawasan Hutan Konservasi.
“Tapi yang paling menyita perhatian, potensi kerugian negara di sektor Minerba ini mencapai lebih dari Rp 919,18 miliar. Jokowi tak boleh tinggal diam,” kata Maryati.
Maryati beranggapan, pemerintah selaku pemberi izin harus segera menghentikan atau mencabut izin pada IUP bermasalah. “Jadi kami harap persoalan ini terurai setelah Jokowi mau melakukan kampanye #BlusukanTambang,” ujarnya. (eno/eno)
Source: Gilang Fauzi, CNN Indonesia, Minggu, 07/12/2014 13:55 WIB.