Skip to content

Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik

Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya…

We use cookies from third party services to offer you a better experience. Read about how we use cookies and how you can control them by clicking "Privacy Preferences".

Privacy Preference Center