Jakarta, PWYP Indonesia – PWYP Indonesia menyelenggarakan diskusi bertemakan “Masa Depan dan Tantangan Pengelolaan Migas Nasional secara daring pada Rabu (3/2), dalam rangka persiapan menuju Rapat Kerja Nasional 2021. Pemilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya tantangan pengelolaan migas nasional, baik dari sisi regulasi, kebijakan, kelembagaan, maupun tata kelolanya. Terlebih, cadangan dan produksi migas kian menurun, bersamaan dengan menurunnya investasi hulu migas. Sementara impor migas kian meningkat dan menjadi ancaman krisis energi Indonesia. Tak hanya itu, aspirasi serta kepentingan daerah dan masyarakat lokal juga perlu didengar.

Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia, membuka diskusi dengan memaparkan hasil Rapat Umum Anggota (RUA) PWYP Indonesia berupa visi dan misi serta agenda prioritas koalisi di tahun 2020-2024. Komaidi Notonegoro, Direktur ReforMiner Institute, dalam paparannya menjelaskan kondisi sektor migas nasional. Ia menekankan sejumlah tantangan dalam sektor energi yang harus dihadapi Indonesia, diantaranya: (1) sumber daya energi masih menjadi sumber devisa negara; (2) penurunan produksi dan gejolak harga migas; (3) akses dan infrastruktur energi; (4) ketergantungan terhadap impor BBM dan LPG; (5) harga EBT belum kompetitif; (6) Pemanfaatan EBT masih rendah; (7) pemanfaatan energi belum efisien; (8) Penguasaan IPTEK masih rendah; (9) Kondisi geopolitik dan isu lingkungan hidup; (10) cadangan energi nasional.

Selain itu, Komaidi juga menerangkan bahwa rumitnya iklim investasi di Indonesia membuat indeks kemudahan melakukan bisnis Indonesia berada di peringkat 73 dari 190 negara, tertinggal jauh dengan negara-negara tetangga. “Permasalahan regulasi hulu migas Indonesia tidak jauh dari tiga hal utama, yaitu ketidakpastian hukum, ketidakpastian fiskal, serta kerumitan administrasi, birokrasi dan perizinan”, tegas Komaidi.

Ananda Idris, Executive Team Member Bimasena Energy Society, memberikan pandangannya terkait masa depan investasi migas di Indonesia. Ia mengaku pesimis karena RUU Migas tidak kunjung selesai (2008-sekarang). Menurutnya, hal ini mengindikasikan bahwa sektor Migas tidak diprioritaskan sebagaimana RUU Minerba dan RUU EBT. Ananda menjelaskan bahwa masalah di sektor migas terjadi karena tidak adanya kepemimpinan yang menyebabkan tata kelola baik hulu dan hilir kurang baik. Padahal sinergi yang baik antara hulu dan hilir diyakini dapat menghidupkan kembali industri migas, terutama investasi sektor hulu yang beberapa tahun terakhir menurun.

Lebih lanjut, Ananda juga menjelaskan bahwa sebenarnya potensi migas dalam negeri masih terbilang besar, terutama di laut dalam dan frontier area. Tetapi karena minimnya investasi, potensi-potensi tersebut belum ditemukan. Hal ini disebabkan karena regulatory framework dan institutional framework yang kurang baik sehingga perusahaan-perusahaan tidak tertarik untuk berinvestasi. Ananda menyayangkan jika adanya transisi energi dari fossil fuel ke energi terbarukan membuat industri migas terkesan “dianak-tirikan” dimana bank-bank dan perusahaan besar tidak mau berinvestasi untuk kegiatan migas di Indonesia, padahal potensi cadangannya masih cukup besar.

“Untuk mengelola migas secara maksimal, UU Migas perlu diselesaikan dan peralihan dari fossil fuel ke energi baru harus ada regulasinya. Sehingga ada sinergi antara UU Migas dan UU EBT. Di sisi lain, pengelolaan industri migas perlu menggunakan tata kelola piramidal, sehingga dari level atas ke bawah satu suara dan mengubah mindset dari sebagai “fire fighting” menjadi “fire prevention”, tambah Ananda.

Melalui diskusi yang turut dihadiri oleh anggota badan pengarah beserta organisasi anggota koalisi, beberapa poin isu yang tercatat akan dijadikan perhatian Koalisi PWYP Indonesia kedepan, yakni dana bagi hasil migas dan aspek fiskal yang menyangkut kepentingan daerah serta pengawalan transisi energi dari energi fosil ke EBT. (hbw)