Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia selenggarakan Focus Group Discussion bertajuk Refleksi Ruang Sipil di Sektor Ekstraktif dan Sumber Daya Alam Dalam Kerangka Implementasi Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) di Indonesia pada 19-20 Desember 2023. FGD yang membahas situasi ruang sipil ini, dihadiri wakil masyarakat sipil dalam dalam Multi Stakeholders Group (MSG) EITI Indonesia, perwakilan Sekretariat EITI Indonesia, para pihak MSG EITI Indonesia serta sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil.
Indonesia merupakan negara pelaksana EITI sejak tahun 2010, dan sudah mempublikasikan laporan EITI sebanyak 10 kali. Laporan tersebut termasuk laporan yang sudah mendapatkan validasi yang pertama kali pada 2018. Validasi EITI adalah proses berkala yang diadakan lima tahunan untuk mengevaluasi dan menilai negara pelaksananya dalam hal keterlibatan pemangku kepentingan, transparansi, serta hasil atau dampak nyata. Validasi selanjutnya akan dilaksakan pada Januari 2024, yang menghadirkan tim dari EITI Internasional yang akan berdiskusi dan memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk memberi gambaran pelaksanaan EITI di Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, wakil masyarakat sipil dalam MSG EITI Indonesia menyampaikan draft shadow report yang memberi gambaran terkait kondisi ruang sipil di sektor ekstraktif dan sumber daya alam di Indonesia. Shadow report ini diharapkan memberikan masukan bagi proses validasi EITI Indonesia 2024 mendatang. Wakil masyarakat sipil dalam MSG EITI Indonesia mendesak agar isu ruang sipil tidak hanya dikaitkan dengan proses EITI saja. Namun juga, membahas problem ruang sipil yang lebih luas yang dihadapi terutama komunitas di tingkat tapak, baik yang berkaitan dengan isu lingkungan, hak masyarakat adat, keterbukaan kontrak, hak asasi manusia, kesetaraan gender yang masih terhambat.
Kegiatan ini juga menghadirkan Frenky Simanjuntak, dari Sekretariat EITI Indonesia yang menyampaikan proses validasi EITI untuk memastikan negara pelaksana seperti Indonesia menjalankan proses-prosesnya mengikuti standar dan requirements EITI. Terdapat Tujuh komponen yang menjadi subjek validasi, diantaranya adalah:
1. Oversight by Multi-Stakeholder Group (MSG)
Komponen ini membicarakan tentang bagaimana efektivitas dan peran setiap pemangku kepentingan bisa menjalankan fungsinya secara optimal di dalam kerja EITI
2. Legal and institutional framework, including allocation of contracts and licenses
Komponen ini membahas tentang negara EITI wajib menyampaikan infirmasi kerangka legal dan institusional industri negaranya termasuk kontrak dan lisensi
3. Exploration and Production
Data eksplorasi dan produksi sumber daya alam
4. Revenue Collection
5. Revenue Allocation
Komponen ini membahas tentang bagaimana alokasi pendapatan didistribusikan, bisa diakses informasinya
6. Social and economical spending
Komponen ini membahas tentang dana CSR. Di Indonesia peraturan mewajibkan perusahaan melaporkan dana CSR.
7. Outcomes and Impact
Komponen ini membahas tentang bagaimana EITI berguna atau memberi dampak kepada masyarakat. Leboh pada narasi tentang transparansi atau tata kelola di negara pelaksana EITI
Penulis: Chitra Regina Apris
Reviewer: Aryanto Nugroho