Sentul, Bogor – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia selenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2025 pada 6-7 Mei 2025 di bilangan Sentul, Bogor. Rakernas yang dihadiri oleh sejumlah anggota koalisi PWYP Indonesia dari berbagai pulau di Indonesia tersebut merupakan tindak lanjut dari mandat Rapat Umum Anggota (RUA) tahun 2024 dan dalam rangka memperkuat arah gerakan kolektif koalisi. Sejumlah agenda dibahas dalam Rakernas, diantaranya melakukan pendalaman terhadap dokumen Rencana Strategis (Renstra) PWYP Indonesia 2024–2028, merumuskan agenda kerja bersama tahun 2025–2026 berdasarkan masukan dari masing-masing working group, membahas arah kemandirian kelembagaan serta strategi keberlanjutan program, dan menyusun desain organisasi serta tata kerja jaringan ke depan yang lebih efektif, demokratis, dan inklusif.
Integrasi Isu Lokal dan Kebijakan Nasional
Dalam Rakernas ini, peserta membahas dan mendiskusikan isu prioritas, seperti tata kelola sektor minyak dan gas bumi (migas), pertambangan mineral dan batubara (minerba), transisi energi berkeadilan, dan pemberdayaan komunitas lokal. Diskusi menyoroti pentingnya mengintegrasikan prioritas kerja PWYP Indonesia ke dalam kebijakan nasional, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Untuk mewujudkan ini, koalisi PWYP Indonesia berkomitmen memfasilitasi pembelajaran dan inovasi dari daerah guna memperkaya masukan bagi kebijakan pusat. “Isu lokal harus menjadi tulang punggung advokasi nasional. Data dan pengalaman dari daerah adalah kekuatan kita untuk mempengaruhi kebijakan yang lebih inklusif,” ujar salah satu peserta, mencerminkan semangat kolaborasi lintas wilayah.
Transisi Energi Berkeadilan sebagai Fokus Utama
Koalisi PWYP Indonesia mendorong pendekatan transisi energi yang tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memprioritaskan keadilan sosial bagi komunitas terdampak, seperti pekerja sektor batubara dan masyarakat di wilayah pertambangan. Peserta juga mengadvokasi alokasi Dana Bagi hasil (DBH) yang lebih transparan dan berbasis kebutuhan daerah, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. “Transisi energi harus memastikan tidak ada yang tertinggal, terutama masyarakat lokal yang selama ini bergantung pada sektor ekstraktif,” tegas seorang perwakilan dari daerah.
Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Kelembagaan
Rakernas menghasilkan kesepakatan untuk memperkuat kerja kolaboratif) yang terstruktur, dengan fokus pada penguatan tata kelola organisasi, pendokumentasian pengetahuan (knowledge management), publikasi hasil kajian koalisi, dan penyusunan kerangka monitoring dan evaluasi (Monev). Koalisi juga berkomitmen membangun kemandirian kelembagaan melalui diversifikasi sumber pendanaan dan pengembangan kapasitas internal, mengurangi ketergantungan pada donor eksternal.
“Kemandirian adalah kunci untuk memastikan gerakan kita tetap independen dan relevan,” ujar seorang peserta.
Inklusi dan Pemberdayaan Komunitas Lokal
Rakernas menegaskan pentingnya inklusi dalam advokasi, termasuk peningkatan keterwakilan perempuan dan kelompok marginal dalam pengambilan kebijakan SDA. Koalisi mendorong pelibatan perempuan di posisi strategis, seperti Dewan Energi Nasional (DEN), untuk memastikan kebijakan energi mencerminkan perspektif keadilan gender. Selain itu, pemberdayaan komunitas lokal menjadi prioritas melalui program penguatan kapasitas masyarakat sipil di daerah, termasuk pelatihan advokasi dan keterlibatan multi stakeholder seperti akademisi dan jurnalis. Pendekatan ini bertujuan memastikan kebijakan SDA tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Rakernas 2025 diharapkan menghasilkan peta jalan advokasi yang lebih terkoordinasi, memperkuat posisi PWYP Indonesia sebagai fasilitator gerakan masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola SDA yang transparan dan berkeadilan. Dengan mengintegrasikan isu lokal ke dalam kebijakan nasional, koalisi berupaya menciptakan dampak nyata bagi masyarakat, terutama di wilayah yang bergantung pada SDA.