Jakarta, PWYP Indonesia – Sekretariat Publish What You Pay (PWYP) London, Inggris, bersama koalisi PWYP di Asia-Pasifik mengadakan pertemuan untuk membahas tantangan dan strategi dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pada sektor industri ekstraktif melalui media daring Zoom, Selasa (1/12/2020). Hadir dalam pertemuan ini diantaranya perwakilan dari PWYP Australia, PWYP Indonesia, PWYP Filipina, PWYP Papua Nugini, PWYP India, dan PWYP Timor Leste.
Pertemuan koalisi PWYP Asia-Pasifik ini dibagi menjadi dua sesi, dimana sesi pertama membahas pembaruan yang dilakukan oleh masing-masing koalisi PWYP di setiap negara kawasan Asia-Pasifik yang difasilitasi oleh Emil Omarov (Manajer PWYP untuk Asia-Pasifik, Eurasia, dan MENA). Sementara sesi kedua merupakan panel diskusi dengan tema ‘Tantangan dan Strategi untuk Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Industri Ekstraktif Asia-Pasifik’, difasilitasi oleh Chadwick Llanos (Perwakilan CSO EITI Filipina, PWYP Global Council).
Sesi pertama dibuka oleh penyampaian pembaruan kinerja PWYP Australia oleh Koordinator Nasional, Clancy Moore. Ia menjelaskan strategi PWYP Australia tahun 2020 berfokus pada peningkatan transparansi antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif, menyelaraskan kinerja PWYP Australia dengan konteks transisi energi di tengah pandemi Covid-19, dan membangun jaringan koalisi PWYP Australia dengan para pemangku kepentingan. Hal serupa juga disampaikan oleh Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho. Ia menyampaikan terdapat lima agenda prioritas yang menjadi landasan kerja PWYP Indonesia. Prioritas tersebut di antaranya adalah mendorong peningkatan tata kelola di sektor minyak dan gas, mendorong peningkatan tata kelola di sektor mineral dan batubara, mendorong tata kelola di bidang energi, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan, penguatan kapasitas dan pengembangan kemandirian organisasi, dan terakhir, memperkuat jaringan sekretariat nasional dan koalisi.
Pembaruan kinerja selanjutnya disampaikan oleh Vince Lazatin, Koordinator Nasional Bantay Kita (PWYP FIlipina). Bantay Kita berfokus pada peningkatan kapasitas untuk membangun partisipasi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan EITI di Filipina. “Bantay Kita mendorong pemerintah untuk mengatur ekstraksi sumber daya alam secara terbuka dan akuntabel” ungkap Vince. Sementara Saswati Sweetlana, perwakilan PWYP India, menjabarkan beberapa agenda kegiatan yang menjadi fokus kinerja PWYP India saat ini, yaitu perjuangan untuk mereklamasi Hak masyarakat Adat atas sumber daya alam, dan seminar Nasional mengenai audit sosial lingkungan dan sumber daya alam.
Collette Tsiperau, perwakilan PWYP Papua Nugini menyampaikan bahwa PWYP Papua Nugini memiliki tujuan utama untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi masyarakat sipil dalam pelaksanaan EITI. Collette memaparkan fakta bahwa tiga tambang di Papua Nugini termasuk dalam enam tambang pencemar air terburuk di dunia. Sehingga, kinerja PWYP Papua Nugini berlandaskan perjuangan untuk memastikan transparansi industri ekstraktif, dan pendapatan industri ekstraktif bisa dinikmati oleh masyarakat setempat. Penyampaian pembaruan kinerja koalisi PWYP Asia-Pasifik yang terakhir disampaikan oleh Estavanus Coli, perwakilan PWYP Timor Leste. Estavanus menyampaikan bahwa kinerja PWYP Timor Leste saat ini berfokus pada promosi hak masyarakat atas persetujuan dan dasar informasi mengenai industri ekstraktif, juga mendukung pelaksanaan EITI di Timor Leste.
Sesi kedua pertemuan ini merupakan diskusi panel dengan dua pembicara, yaitu Audrey Gaughran (Direktur Senior Natural Resources Governance Institute/NRGI) dan Sreedhar Ramamurthi (Wakil Pendiri Environics School of Management Sciences). Dalam paparannya, Audrey menjabarkan tiga prioritas transparansi dan akuntabilitas, diantaranya adalah membangun dan memperkuat kesempatan dan potensi yang ada, evaluasi kinerja transparansi di masa lampau, dan kembali ke hal mendasar: kekuasaan dan asimetri informasi. Sementara, Shreedar melengkapi penjelasan Audrey dengan memaparkan tantangan dalam menumbuhkan transparansi sektor industri ekstraktif. “Tantangan besarnya adalah perubahan besar mengenai berbagai hukum yang menjadi pusat perhatian, taktik pengalihan isu oleh pemerintah setempat, lebih banyak lagi konsesi kepada perusahaan dalam momentum pandemi Covid-19, penangkapan masyarakat sipil atas protes dan kerumunan, serta pelemahan hukum ketenagakerjaan secara besar-besaran. Indikasi ini telah terjadi di beberapa negara.” pungkas Sreedhar.
Direktur Eksekutif PWYP, Elisa Peter, menggarisbawahi poin-poin penting bagi kerja PWYP. Elisa menyampaikan bahwa transparansi kontrak antara perusahaan ekstraktif dan pemerintah sangat krusial dalam melawan korupsi, pencucian uang, penyelewengan pajak, dan risiko kejahatan lainnya. Selain transparansi kontrak, Elisa berpesan bahwa PWYP harus lebih fokus dalam pembahasan strategis tentang transisi energi. “Seluruh koalisi PWYP di Asia-Pasifik diharapkan sigap dalam menghadapi tantangan dan peluang untuk mewujudkan industri ekstraktif yang terbuka, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, terutama di tengah pandemi dan kemiskinan.” ujarnya. (cra)