Jakarta, 13 Januari 2026 – Memasuki awal tahun 2026, arah kebijakan global mengalami pergeseran signifikan seiring dengan transisi kepemimpinan G20 dari Afrika Selatan ke Amerika Serikat (AS). Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, yang diwakili oleh Koordinator Nasional Aryanto Nugroho dan Deputi Direktur Meliana Lumbantoruan, turut hadir dalam pertemuan antara C20 (Civil 20) dan Sous Sherpa G20 Indonesia guna membahas strategi advokasi masyarakat sipil di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks.
Refleksi G20 2025: Tantangan Keberlanjutan dan Fragmentasi
Pertemuan tersebut menyoroti sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan G20 di Afrika Selatan pada tahun 2025. Banyak pihak menilai bahwa efektivitas G20 saat ini tengah menurun, terutama disebabkan oleh lemahnya keberlanjutan agenda antar presidensial serta adanya fragmentasi geopolitik yang tajam. Tantangan ini semakin diperumit dengan seringnya terjadi ketidakselarasan isu antara Sherpa track dan Finance track, serta minimnya proses serah terima (handover) kepemimpinan yang memadai. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi masyarakat sipil guna memastikan agar komitmen global tidak terhenti akibat transisi politik.
Paradigma Baru G20 AS 2026: “Back to Basic” dan Deregulasi
Menyongsong Presidensi AS 2026, Washington telah memperkenalkan prinsip utama yang bersifat “Back to Basic”. Dalam kerangka ini, AS berencana melakukan deregulasi struktur G20 agar menjadi lebih minimalis dan fokus pada kepentingan domestik yang bersifat elitis. Perubahan fundamental terlihat pada pergeseran isu prioritas, di mana fokus utama kini diarahkan pada ketahanan energi (energy abundance) ketimbang transisi energi, serta penekanan pada inovasi kecerdasan buatan (AI) dan perdagangan.
Selain itu, AS juga menerapkan model pertemuan yang lebih ringkas dengan melaksanakan sebagian besar rangkaian agenda secara daring, kecuali untuk pertemuan tingkat Sherpa dan Menteri. Langkah deregulasi struktur ini ternyata mendapatkan dukungan dari beberapa pihak, termasuk Rusia.
Perhatian Strategis PWYP Indonesia: Energi dan Inklusivitas
PWYP Indonesia menyoroti beberapa poin krusial yang memerlukan pengawalan ketat di tingkat internasional. Salah satu fokus utama adalah tekanan terhadap kerangka kerja Net Zero Framework (NZF). Meskipun NZF mulai diberlakukan tahun ini, terdapat tantangan besar dalam mempertahankan konsistensi negara-negara anggota terhadap target emisi nol bersih di tengah perubahan prioritas energi global.
PWYP Indonesia memandang bahwa fokus AS pada “ketahanan energi” daripada “transisi energi” dapat mempengaruhi pendanaan bagi sektor-sektor kritis. Sebagai catatan, dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), isu ekosistem laut (life underwater) menjadi salah satu yang paling kekurangan pendanaan. Oleh karena itu, PWYP Indonesia mendorong pemerintah untuk memanfaatkan peran strategisnya, baik di G20 maupun sebagai Ketua D8 (2026-2028), untuk menutup celah pembiayaan tersebut melalui inisiatif seperti Ocean Impact Summit.
Memperkuat Suara Masyarakat Sipil di Tengah Turbulensi
Mengingat adanya proyeksi bahwa G20 di bawah kepemimpinan AS akan menjadi kurang inklusif bagi masyarakat sipil, PWYP Indonesia bersama jejaring masyarakat sipil lainnya akan memperkuat kolaborasi dengan media internasional serta berbagai organisasi masyarakat sipil lintas negara. Langkah ini juga akan diperkuat melalui rangkaian kegiatan berkala untuk mengadvokasi suara masyarakat sipil agar tetap mendapatkan perhatian di tengah agenda G20 yang cenderung lebih tertutup. Melalui upaya ini, PWYP Indonesia berkomitmen untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan transisi energi tetap menjadi agenda prioritas di panggung global. (AN)