Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia selenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2023 pada 16 Maret 2023. Rakernas secara hybrid, luring di bilangan Jakarta Pusat, dan daring melalui aplikasi zoom tersebut dihadiri Koordinator Nasional, Badan Pengarah, Staf Seknas, dan Perwakilan Anggota Koalisi PWYP Indonesia untuk mengidentifikasi dan merefleksikan capaian pelaksanaan program kerja tahun 2022; serta membahas usulan rencana program kerja, kegiatan dan anggaran tahun 2023. Selain itu juga membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis yang akan dilakukan oleh Koordinator Nasional untuk perbaikan dan/atau peningkatan kinerja dan tata kelola organisasi, khususnya dalam mengarungi tahun politik 2023-2024.
Natalia Soebagijo, Ketua Badan Pengarah PWYP Indonesia di awal acara memberikan sambutan dan arahan pentingnya menyusun suatu rencana kerja tahunan yang komprehensif, terukur dan juga align dengan strategi kita bersama untuk mencapai visi dan misi PWYP Indonesia. Oleh karena itu, saran dan masukan dari seluruh anggota badan pengarah, anggota koalisi dan juga dari staf Sekretariat Nasional sangat dibutuhkan dalam penyusunan rencana kerja tahun ini.
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional PWYP Indonesia melaporkan sejumlah capaian yang dihasilkan di sepanjang tahun 2022 berdasarkan 5 (lima) agenda prioritas yang dimandatkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) PWYP Indonesia. Dengan menggunakan metode outcome harvest, capaian yang dihasilkan dalam agenda prioritas 1 (mendorong perbaikan tata kelola sektor minyak dan gas bumi di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi) diantaranya Sekretariat EITI (Extractive Industries Transparency Initiatives) Indonesia mengakomodir sejumlah usulan topik dalam beberapa agenda EITI Indonesia, misalnya terkait pengelolaan dana abadi minyak dan gas bumi (migas) dan FITRA Riau menjadi salah satu organisasi yang memiliki specific knowledge dalam isu pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Migas. Capaian agenda prioritas 2 (mendorong perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara di sepanjang rantai nilai dan pengambilan keputusan ekstraksi) diantaranya PWYP Indonesia bersama GeRAK Aceh dilibatkan dalam penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya Nomor 540/420/Kpts/2022 tentang Tim Pelaksana Program Akuntabilitas Sosial Pertambangan Mineral dan Batubara. Capaian agenda prioritas 3 (Mendorong perbaikan tata kelola sektor energi, lingkungan dan pembangunan berkelanjutan) diantaranya keterlibatan aktif PWYP Indonesia dalam Anti-Corruption Working Group (ACWG) C20 dan The Environment, Climate Justice, and Energy Transition Working Group (ECEWG) menghasilkan sejumlah rekomendasi yang diakomodir oleh G20. Capaian agenda prioritas 4 (Penguatan Kapasitas dan Pengembangan Kemandirian Organisasi) diantaranya terbentuknya 1 (satu) unit usaha oleh Seknas dan 8 unit usaha anggota koalisi PWYP Indonesia yang telah memiliki omset. Adapun capaian agenda prioritas 5 (Penguatan Tata Kelola Sekretariat Nasional dan Jejaring Koalisi) diantaranya pendampingan penyusunan sejumlah Prosedur Operasional Baku (SOP) bagi anggota, misalnya SOP Keuangan dan SOP Perlindungan Anak dan Perempuan. Capaian-capaian tersebut juga sejalan dengan area kerja yang telah ditetapkan koalisi PWYP di tingkat global meliputi Revenue Transparency, Environment and Social Impact, Civic Engagement, Contract Transparency, Anti Corruption, Energy Transition, EITI, dan connecting members.
Rakernas PWYP Indonesia ini juga melakukan pemetaan dan penyusunan rencana kerja dan anggara Seknas PWYP Indonesia tahun 2023. Selain mengacu pada agenda prioritas di GBHK, juga berdasarkan bacaan situasi yang berkembang, khusunya di sektor ekstraktif, energi dan sumberdaya alam (SDA). Tentu saja, mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki oleh Seknas dan koalisi PWYP Indonesia. Kegiatan diakhiri dengan pemberian tanggapan dan masukan dari Badan Pengarah PWYP Indonesia dan juga perwakilan anggota koalisi yang turut serta hadir.
Penulis: Raudatul Jannah
Reviewer: Aryanto Nugroho