Jakarta, 11 Juni 2025 – Forum Multi Stakeholder Group (MSG) Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) Indonesia kembali digelar pada Rabu, 11 Juni 2025, di bilangan Kota Tangerang Selatan. Forum ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Lana Saria, yang menegaskan peran strategis Indonesia dalam transformasi global menuju energi berkelanjutan. Publish What You Pay (PWYP) Indonesia turut hadir dalam diskusi ini, memperkuat komitmen organisasi masyarakat sipil dalam mendorong tata kelola industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel.
Dalam sambutannya, Lana Saria menyoroti transformasi global di sektor energi yang kini bergerak menuju solusi rendah karbon. “Indonesia, sebagai salah satu produsen utama mineral strategis seperti nikel, bauksit, tembaga, dan timah, memiliki posisi penting dalam mendukung transisi energi global,” ujarnya. Dengan cadangan nikel dan timah yang mendominasi pasar dunia, Indonesia terus mempercepat hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas di dalam negeri. Kebijakan ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo, yang menargetkan pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, pengurangan ketergantungan pada impor BBM, peningkatan investasi, dan penciptaan lapangan kerja.
Namun, Lana juga mengingatkan bahwa industri ekstraktif tidak luput dari tantangan, terutama dalam menjaga keberlanjutan dan perlindungan lingkungan. “Setiap kegiatan pertambangan harus mematuhi izin resmi, seperti Persetujuan Lingkungan dan Persetujuan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, serta mematuhi regulasi khusus untuk pertambangan di pulau-pulau kecil sesuai Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” tegasnya, merujuk pada pelajaran dari kasus pertambangan di Pulau Nipah, Kepulauan Riau.
Evaluasi dan Rencana Kerja EITI Indonesia
Forum yang dipimpin oleh Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementerian ESDM, Chrisnawan Anditya, dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Badan Pusat Statistik (BPS). Dari sektor industri, hadir pula perwakilan dari Pertamina, MIND ID, Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI), dan Indonesia Mining Association (IMA). Sementara itu, sejumlah perwakilan organisasi masyarakat sipil, termasuk PWYP Indonesia, turut memperkaya diskusi dengan perspektif independen.
Forum ini membahas sejumlah agenda utama diantaranya, Pembahasan Rencana Kerja EITI Indonesia Tahun 2025, Penyampaian Laporan EITI Indonesia ke-11 periode 2022-2023, Pembaruan data pelaporan untuk portal data tahun 2024, dan Pembahasan kelembagaan EITI Indonesia. Forum ini juga mendengarkan paparan dari Sekretariat EITI Internasional mengenai implementasi Standar EITI 2023, yang kini mencakup aspek antikorupsi, transisi energi, transparansi kontrak dan perizinan, pelaporan gender, serta dampak sosial dan lingkungan, termasuk emisi gas rumah kaca.
Meskipun manfaat langsung dari keikutsertaan Indonesia dalam EITI masih terus dievaluasi, forum ini menegaskan bahwa transparansi industri ekstraktif telah memberikan dampak positif, seperti peningkatan akuntabilitas dan kepercayaan publik. Namun, tantangan seperti keterbatasan kapasitas badan usaha dalam memenuhi standar pelaporan EITI dan kebutuhan verifikasi data untuk mencegah dampak negatif terhadap penerimaan negara masih menjadi perhatian utama.
Komitmen PWYP Indonesia dan Tindak Lanjut Forum
Keikutsertaan PWYP Indonesia dalam forum ini menegaskan komitmen organisasi dalam memperjuangkan tata kelola sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan. PWYP Indonesia mendorong penguatan kelembagaan EITI melalui penyusunan regulasi yang lebih jelas, termasuk usulan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat landasan hukum EITI di Indonesia. “Transparansi adalah kunci untuk memastikan bahwa manfaat sumber daya alam benar-benar dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menjaga lingkungan untuk generasi mendatang,” ujar Aryanto Nugroho, Koordinator PWYP Indonesia.
Forum MSG menyepakati sejumlah tindak lanjut strategis, antara lain:
- Sosialisasi dan Penguatan Kapasitas: Asosiasi seperti IMA dan APBI akan mengintensifkan sosialisasi EITI kepada pelaku usaha, termasuk merekrut talenta baru dan mengevaluasi partisipasi badan usaha untuk meningkatkan keterlibatan aktif.
- Penguatan Kelembagaan: MSG EITI Indonesia dianggap tetap relevan sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan untuk menyusun regulasi baru, termasuk usulan Perpres yang akan didukung oleh naskah akademis berdasarkan masukan MSG.
- Tema Forum Mendatang: Forum MSG berikutnya pada September 2025 akan mengusung tema “Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi” dengan melibatkan Satuan Tugas terkait sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2025.
- Peningkatan Kualitas Data: Sekretariat EITI akan memperbarui data portal 2024 dan meminta data tambahan dari badan usaha untuk memenuhi Standar EITI 2023, dengan komunikasi dan asistensi bersama EITI Internasional.
- Pelatihan dan Koordinasi: Pelaksanaan capacity building dalam rencana kerja Sekretariat akan dijadwalkan ulang untuk dilakukan lebih awal, dengan koordinasi bersama asosiasi terkait. (AN)