KOMPAS.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebutkan bahwa risiko fiskal dari fluktuasi harga batu bara menghantui Indonesia lantaran terlalu bergantung dengan energi fosil.
Hal ini disampaikan Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, menyusul wacana pemerintah memangkas produksi . Menurutnya, pemerintah tidak bisa terus-menerus menggantungkan nasib ekonomi nasional pada harga pasar global yang tidak menentu.
“Pemerintah harus segera menyiapkan strategi diversifikasi ekonomi, terutama di daerah-daerah penghasil tambang. Secara paralel, transisi ekonomi harus disiapkan agar ketergantungan pendapatan daerah terhadap bagi hasil batu bara mulai dialihkan ke sektor yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi,” ujar Aryanto dalam keterangannya, Rabu (7/1/2026).
Indonesia dihantui risiko fiskal terkait harga batu bara
Pemerintah diimbau tidak hanya fokus pada angka pengurangan produksi
Pihaknya mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada angka pengurangan produksi, tetapi juga memastikan kebijakan diikuti dengan menghentikan pemberian izin tambang batu bara baru secara permanen.
Selanjutnya, kedua, menyiapkan skema perlindungan bagi pekerja serta transformasi ekonomi daerah tambang.
Lalu, membuka data produksi dan penerimaan secara transparan untuk menghindari praktik pemburuan rente atau jalan mendapatkan keuntungan yang tak transparan, dalam pembagian sisa kuota produksi.
“Pemangkasan produksi tahun 2026 adalah ujian bagi pemerintah apakah kita akan benar-benar bertransisi, atau sekadar melakukan manajemen stok sambil menunggu harga naik untuk kembali merusak lingkungan,” sebut Aryanto.
Di sisi lain, PWYP berpandangan rencana pemangkasan batu bara harus menjadi momentum mempercepat .
Aryanto mendesak agar pemerintah tidak hanya mengambil keputusan tersebut lantaran harga batu bara yang anjlok.
Terlebih, pengurangan produksi seharusnya dilakukan sejak lama jika merujuk pada Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).
“Kita butuh visi transformatif memangkas produksi untuk menyelamatkan lingkungan dan mempercepat transisi energi, bukan sekadar menyelamatkan margin keuntungan korporasi,” ujar Aryanto.
Menurut dia, membanjirnya produksi batu bara hingga menembus angka 800 juta ton pada tahun 2024 merupakan bukti nyata terhambatnya transisi energi dalam negeri. Produksi yang amat masif, kata Aryanto, menyebabkan lemahnya insentif untuk beralih ke .
“Pemangkasan produksi adalah keharusan untuk mencapai target Net Zero Emission. Kita tidak bisa bicara transisi energi jika di hulu pasokan batu bara terus digenjot tanpa kendali,” papar dia.
Sebagaimana mandat RUEN, penurunan produksi batu bara hingga 400 juta ton perlu menjadi komitmen yang mengikat dalam peta jalan dekarbonisasi Indonesia.
Audit tata kelola
PWYP Indonesia mencatat, selama ini peningkatan produksi batu bara dibarengi dengan beragam persoalan tata kelola yang belum tuntas.
Hal ini termasuk celah korupsi dalam penetapan kuota, konflik lahan dengan masyarakat adat, serta banyaknya lubang tambang yang ditinggalkan tanpa reklamasi. Pemerintah pun diminta mengaudit tata kelola di sektor tambang.
“Momentum ini harus digunakan untuk melakukan pembersihan terhadap praktik tambang ilegal dan memastikan perusahaan yang tetap beroperasi benar-benar memenuhi standar kepatuhan yang ketat, tanpa kompromi,” jelas Aryanto.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah akan menurunkan target produksi nikel dan batu bara dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026. Langkah ini ditempuh untuk mengerek harga komoditas yang tertekan akibat kelebihan pasokan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia mengatakan pemangkasan target dilakukan menyeluruh.
“Semuanya kami pangkas. Bukan hanya nikel, batu bara pun kami pangkas,” sebut Bahlil usai Konferensi Pers Kesiapan Sektor ESDM Menghadapi Periode Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di Jakarta, Jumat (19/12/2025).
Pemangkasan target produksi bertujuan menata kembali keseimbangan pasokan dan permintaan. Bahlil berpandangan, suplai yang terlalu besar membuat harga komoditas terus melemah.
Sumber: Kompas Lestari