KPK dan Upaya Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia
Di tengah berbagai upaya pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), KPK telah berperan besar dalam penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia. Di bawah Koordinasi dan Supervisi…
Masyarakat Asli di Tengah Dominasi Industri Ekstraktif
Masyarakat adat, terutama yang tinggal di sekitar hutan dan kawasan pedalaman, seringkali menerima dampak langsung dari kegiatan industri ekstraktif, terutama dalam hal dampak…
Industri Ekstraktif Migas dan Penerimaan Negara
Sebuah tulisan singkat untuk memahami industri ekstraktif migas dan aliran penerimaannya. Tulisan ini berisi mengenai tahapan kegiatan di hulu migas, mulai dari proses…
Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia
Sejak tahun 2014 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan pemangku kepentingan lain seperti, Kementerian ESDM, Kementerian LHK, Pemerintah Daerah di 31 Provinsi, dan…
Laporan: Penataan Izin Batubara dalam Koordinasi dan Supervisi KPK
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi…
Open Data Kontrak bagi Daerah Kaya Migas
Kabupaten Bojonegoro menjadi contoh baik pemerintah daerah yang terbuka (open government). Keterbukaan ini juga menjadikan kontrak-kontrak di Pemkab Bojonegoro menjadi terbuka…
Inovasi Kebijakan Industri Ekstraktif dan Gerakan Masyarakat Sipil di Asia Tenggara: Pengantar
Tata kelola yang baik dalam industri ekstraktif (IE) dan sumber daya alam telah memainkan peran penting dalam pembangunan, khususnya untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial.…
Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia
Materi ini disampaikan dalam Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia, yang berlangsung pada (15/12) kemarin. Tata Kelola Gas dan Peta Permasalahannya di Indonesia…
