Advokasi Berbasis Hak di Industri Ekstraktif: Bingkai dan Pengalaman dari Negara-negara Asia Tenggara
Buku ini mengulas tentang beberapa pengalaman advokasi komunitas berbasis hak dari negara Asia Tenggara, antara lain Indonesia dan Filipina.…
Reformasi Perizinan Minerba Pasca UU no. 23/2014
Bagaimanakah mekanisme perijinan pertambangan pasca pelaksanaan UU Pemda yang baru (23/2014) dan kebijakan perijinan terpadu satu pintu (PTSP)?…
Membela dari Udara (Fighting for the Space)
Video pendek tentang peran dari teknologi inklusif, drone, dalam menjaga hak tenurial masyarakat sekitar tambang yang dilakukan oleh PWYP Indonesia…
Position Notes: Pokok-Pokok Pikiran Usulan Koalisi Masyarakat Sipil dalam Revisi UU Migas 22/2001
Koalisi Publish What You Pay Indonesia melihat bahwa UU no. 22 /2001 tentang Minyak dan Gas kurang memberikan daya dorong bagi…
Aliran Uang Haram dan Kejahatan Perpajakan di Sektor Pertambangan
“Aliran uang haram di Indonesia tahun 2014 diperkirakan mencapai Rp. 227,75 triliun. Di sektor pertambangan totalnya mencapai…
Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba
Di penghujung tahun 2015, Menteri ESDM menerbitkan Permen No. 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan IUP Minerba. Permen ini sekaligus…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.