Resource Governance News Edisi Agustus 2016
Resource Governance News Edisi Agustus 2016 menyajikan informasi tentang reformasi kebijakan di sektor mineral dan batubara. Newsletter ini menyoroti perizinan minerba pasca…
Resource Governance News Edisi Juni 2016
Resource Governance Newsletter edisi Juni 2016 ini menyoroti bagaimana perjalanan Koordinasi dan Supervisi yang dilakukan oleh KPK di sektor minerba bersama dengan Kementrian…
Kawal Industri Ekstraktif dengan Aplikasi Open Mining
Di era keterbukaan informasi dan transparansi, data terbuka yang memudahkan publik dalam proses pengumpulan data, mengolah, dan menganalisa data menjadi argumen yang kuat untuk…
Tarik Ulur Larangan Ekspor Mineral
Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak pemerintah untuk tidak kembali melakukan kebijakan relaksasi pertambangan mineral khususnya untuk ekspor…
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai, ditetapkannya Gubernur Sulawesi Tenggara berinisial NA sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti…
Potensi Korupsi di Perizinan Tambang
Penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka korupsi atas dugaan pemberian izin tambang merupakan bukti bahwa mekanisme perizinan tambang rentan praktek…
Pekerjaan Rumah Menteri ESDM Baru
Sejumlah pekerjaan rumah (PR) telah menanti Arcandra Tahar, Menteri ESDM baru, yang menggantikan Sudirman Said. Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia…
Mengapa Blok Migas Ada di Hutan Konservasi?
UU nomor 41/1999 tentang Kehutanan melarang aktivitas apapun di Hutan Konservasi, namun data paparan ESDM dalam Koordinasi dan Supervisi di Sektor Energi ini menunjukkan adanya…
Moratorium Tambang di Aceh
Moratorium yang berlangsung di Aceh selama 2014-2016 telah menyelamatkan hutan lindung seluas 407.162 hektar.