Siaran Pers Menjelang KTT G20: 9 Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keuangan Global, Pengentasan Utang, dan Transisi Hijau yang Berkeadilan
Jakarta (17/11) - Pertemuan puncak G20 2025 akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Tahun ini, pemerintah Afrika Selatan mengangkat tema utama…
Desakan Moratorium Izin Tambang dari Pulau Andalas!
Banda Aceh, Indonesia - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Sumatera menyuarakan urgensi…
Masyarakat Sipil Suarakan Keterwakilan Perempuan di Kursi DEN
Jakarta - Urgensi keterwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Energi Nasional (DEN) kembali disuarakan masyarakat sipil. Di antaranya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam…
Tambang Bawa Krisis Ekologis dan Kesejahteraan ‘Semu’, Saatnya Moratorium Izin!
Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Yogyakarta, Jawa Timur dan…
Panggilan Global untuk Kesetaraan dalam Rantai Nilai Mineral di COP30
Kepada Semua Negara Pihak pada Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim “Mineral kritis yang mendukung revolusi energi bersih sering kali…
Suara Moratorium Izin Tambang Bergema di Timur Indonesia
Palu, Indonesia - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Working Group Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Sulawesi - Papua, menyerukan…
Catatan Masyarakat Sipil atas Keterlibatan DPR RI dalam Kemitraan Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP)
Jakarta - Jumat, 25 September 2025, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan peluncuran buku dan diskusi publik terkait rekomendasi Panitia Kerja Open…
Penangguhan 190 Izin Tambang Belum Cukup, Saatnya Perbaiki Tata Kelola Menyeluruh!
Jakarta, 24 September 2025 – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebut langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menangguhkan operasi 190…
Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia: Kriminalisasi Aktivis Muda adalah Teror terhadap Demokrasi
Rabu, 17 September 2025 - Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation) beserta aktivis muda lainnya seperti Khariq Anhar, Syahdan Hussein,…
Freedom of Information Network Indonesia (FOINI): Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!
Jakarta, 16 September 2025 – FOINI memandang bahwa pembatalan ini tidak boleh menghentikan diskursus publik. Insiden ini harus menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan refleksi…