Siaran Pers: Tunggakan PNBP Tambang Harus Segera Diselesaikan!

Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendukung Direktorat Jenderal (Ditjen) Minerba, Kementerian ESDM untuk menindak tegas pelaku usaha…

PWYP Indonesia Meminta Freeport untuk Menghormati Peraturan Indonesia dan Mendorong Negosiasi Terbuka

Kebuntuan negosiasi ulang antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk mencapai kesepakatan mengenai penyesuaian terhadap…

“PWYP Minta Freeport Hormati Regulasi Indonesia dan Dorong Negosiasi Secara Terbuka”

Deadlocknya proses renegosiasi untuk mencari kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia (PTFI) untuk melakukan penyesuaian…

Penggantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Independen

Koalisi masyarakat sipil untuk reformasi tata kelola industri energi dan ekstraktif, Publish What You Pay Indonesia, mendesak pemerintah untuk…

Pergantian Direktur Pertamina Harus Transparan, Kredibel, dan Bebas Kepentingan

Koalisi Masyarakat Sipil untuk reformasi tata kelola energi dan industri ekstraktif - Publish What You Pay Indonesia mendesak agar pemilihan Direktur…

Siaran Pers: PWYP Dorong Daerah Kelola Participating Interest dengan Baik

JAKARTA – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengapresiasi munculnya peraturan Menteri yang tertuang dalam Permen ESDM No.37/2016 tentang…

PWYP Indonesia Desak Pemerintah Batalkan Relaksasi Ekspor Mineral

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, mendesak Presiden Joko Widodo dan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral…

Batas Waktu Berakhir, IUP Non-CnC Harus Segera Dicabut

Batas waktu evaluasi izin usaha pertambangan mineral dan batubara (IUP Minerba) oleh Pemerintah Provinsi telah berakhir pada 2 Januari 2017 kemarin.…

Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) V kepada Presiden

  Indonesia Anti Corruption Forum (IACF) ke-5 tahun 2016 menghasilkan 16 rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemberantasan korupsi di…

Siaran Pers: Revisi UU Migas, Lamban dan Senyap di Tengah Ancaman Krisis Energi dan Mafia Migas

Jakarta - Sejak dibuka dalam Sidang Paripurna pada tanggal 16 November 2016, secara resmi Dewan perwakilan Rakyat (DPR) memasuki masa persidangan ke…