Riset Transparansi Data Emisi GRK, Batu Bara Penyumbang 51% Emisi CO2 di Indonesia
Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia meluncurkan laporan riset berjudul “Peningkatan Transparansi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Sektor Batu Bara Indonesia melalui…
Soal Tambang Martabe, Masyarakat Sipil Dorong Perbaikan Tata Kelola Daripada Pengambilalihan
Jakarta - Masyarakat sipil menyoroti wacana pengambilalihan tambang emas Martabe oleh pemerintah, dalam diskusi publik yang digelar Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama…
Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika Serikat-Israel ke Iran
PETISI BERSAMA MASYARAKAT SIPIL Menyikapi Perjanjian Dagang RI-AS, Keterlibatan Indonesia dalam BOP dan Rencana Pengiriman Pasukan TNI ke Gaza serta Serangan Amerika…
Kesepakatan Dagang RI-AS: Tukar Guling Kedaulatan SDA untuk Tarif Resiprokal yang Ilegal?
Jakarta, 22 Februari 2026 – Pemerintah Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sudah sepatutnya tidak melanjutkan pengesahan Perjanjian Perdagangan Resiprokal Indonesia-AS…
Pemangkasan Produksi Batubara: Langkah Krusial Menuju Transisi Energi yang Berkeadilan
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menegaskan bahwa kebijakan Pemerintah memangkas produksi batu bara tahun 2026 harus diletakkan dalam kerangka besar…
Koalisi PWYP Indonesia Ingatkan Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Baru Untuk Percepat Transisi Energi Yang Adil dan Inklusif
Jakarta - Pelantikan anggota Dewan Energi Nasional (DEN) periode 2026-2030 oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Rabu (28/1), menjadi titik krusial bagi masa depan…
Koalisi PWYP Indonesia: Skandal Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Adalah Puncak Gunung Es Mafia Tambang; Desak Jeratan Korporasi Nakal dan Audit Menyeluruh di Sektor Nikel
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengecam keras dugaan praktik suap oleh PT Wanatiara Persada (WP) yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT)…
Bukan Sekadar Penyelamat Harga: Pemangkasan Produksi Batu Bara Harus Jadi Titik Balik Transisi Energi dan Reformasi Tata Kelola
Jakarta - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk segera mengimplementasikan wacana pemerintah melakukan pemangkasan produksi batubara Indonesia.…
Suara dari Borneo: Moratorium Izin Tambang Saat Ini Juga!
Pontianak - Urgensi dan desakan moratorium izin tambang kembali disuarakan. Kali ini dari Pulau Kalimantan, pulau yang kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya ekstraktif.…
Studi PWYP Indonesia: Pengendalian Produksi Batubara Makin Urgen, Segera Lakukan Moratorium Izin, Perbaiki Tata Kelola dan Percepat Transisi!
Jakarta – Di tengah komitmen Indonesia mencapai net zero emission 2060, produksi batubara justru memecahkan rekor 836,1 juta ton pada 2024—dua kali lipat batas 400 juta ton yang…