Saling Makan Pasal dalam Beleid Tambang Ormas Agama
BETAHITA.ID - Pemerintah mengeluarkan regulasi tentang pemberian prioritas izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada ormas keagamaan melalui PP No 25 Tahun 2024 tentang…
Kritisi Izin Usaha Tambang untuk Ormas Keagamaan, PWYP: Melanggar UU Minerba
TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Publish What You Pay (PWYP) Aryanto Nugroho mengkritisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang baru diterbitkan pemerintah. Beleid…
Buka Kontrak Ketenagalistrikan untuk Keberlanjutan Lingkungan
Jakarta – Indonesian Centre for Environmental Law (ICEL) dan Publish What You Pay (PWYP) sebagai anggota Open Government Indonesia berkolaborasi dalam rangkaian kegiatan Open…
Menyoal Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Implementasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia
Untuk disiarkan pada tanggal 29 Mei 2024 dan setelahnya. Jakarta - Dalam rangka meningkatkan komitmen nasional dan global terhadap pemerintah yang terbuka melalui implementasi…
Waswas Izin Tambang untuk Ormas
Rencana pemerintah memberikan izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan terus dikritik. Dianggap melanggar undang-undang. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia mengatakan…
Peran Perempuan Dalam Transisi Energi, Seperti Apa?
Perempuan adalah penyedia utama kebutuhan energi dalam rumah tangga. Perempuan juga sebagai pencari sumber energi alternatif, ketika ketiadaan energi terjadi. Namun, dalam…
44 Perusahaan Kebun Kayu Tak Laporkan Pemilik Manfaatnya
BETAHITA.ID - Sebanyak 44 badan hukum pemegang konsesi kebun kayu untuk pulp (bubur kertas) diketahui tidak melaporkan pemilik manfaatnya. Padahal Pemerintah Indonesia, sebagai…
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia
Pemerintah Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan pada aspek partisipasi dan keterbukaan pemerintah, seperti pelibatan masyarakat sipil dalam pengambilan kebijakan…
Capres-Cawapres Diminta Tegakkan Keterbukaan di 100 Hari Pertama
BETAHITA.ID - Sebanyak 18 Organisasi Masyarakat Sipil mendesak pasangan capres dan cawapres Pemilu 2024 memasukkan keterbukaan pemerintah Indonesia sebagai agenda prioritas dalam…
Studi Kasus di Sektor PULP Menunjukan Upaya Pemerintah untuk Melaksanakan Kebijakan Mengenali Pemilik Manfaat Perlu Ditinjaklanjutkan dengan Verifikasi Data yang Dilaporkan
Jakarta, 31 Januari 2024. Masuknya Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF) pada akhir tahun 2023 lalu merupakan bagian dari upaya kebijakan penting pemerintah…