Demi Transisi Energi, RCEP Didorong Hapus ISDS
RM.id Rakyat Merdeka - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendesak pemerintah negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tidak…
Negara Anggota Kemitraan Ekonomi RCEP Didorong Keluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, VIVA – Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara memberikan seruan kepada seluruh pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional…
Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing
JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola sektor pertambangan Indonesia dinilai masih memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat hilirisasi mineral sekaligus menurunkan daya…
El Nino Ancam hingga 2027, Bank Diminta Stop Biayai Perusak Hutan
Jakarta, IDN Times - TuK INDONESIA bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak 190 lembaga keuangan memperketat pembiayaan kepada sektor yang berisiko…
Putusan MK Soal Rantai Pasok Tambang Tak Jamin Kedaulatan
Memasukkan hilirisasi tambang sebagai syarat mendapatkan izin prioritas bisa berujung pada formalitas belaka, tanpa kepastian komitmen. BETAHITA.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi…
PWYP Indonesia: Putusan MK soal Hilirisasi Belum Jamin Kedaulatan dan Keadilan Sektor Tambang
ARUSBAWAH.CO - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 yang mengatur prioritas rantai pasok dalam negeri…
PWYP Indonesia Peringatkan Jebakan Formalitas Aturan Turunan
KedaiPena.Com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengambil posisi kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan frasa…
PWYP: Putusan MK soal Jalur Prioritas Izin Tambang Belum Selesaikan Persoalan Tata Kelola
JAKARTA, KOMPAS.com – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 160/PUU-XXIII/2025 belum menyelesaikan persoalan mendasar dalam…
Putusan MK Dinilai Belum Benahi Tata Kelola Tambang
Berita Baru, Jakarta – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak pemerintah memberlakukan moratorium sementara pemberian izin usaha pertambangan (WIUP) baru menyusul…
PWYP Indonesia: BRICS Jangan Ulangi Pola Ekstraktivisme Lama
Berita Baru, Jakarta – Masyarakat sipil yang terdiri atas International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Transnational Institute (TNI), Perkumpulan PRAKARSA, Publish…