Koalisi Sipil ASEAN Tolak Mekanisme ISDS Masuk Tinjauan RCEP 2027
JAKARTA - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara meminta pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) menolak masuknya mekanisme…
Demi Transisi Energi, RCEP Didorong Hapus ISDS
RM.id Rakyat Merdeka - Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara mendesak pemerintah negara anggota Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) tidak…
Negara Anggota Kemitraan Ekonomi RCEP Didorong Keluarkan Aturan ISDS Demi Aksi Iklim Berkeadilan
Jakarta, VIVA – Lebih dari 70 organisasi masyarakat sipil di Asia Tenggara memberikan seruan kepada seluruh pemerintah negara anggota Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional…
INC-5 UN Tax Convention: FPBI Desak Indonesia Perjuangkan Aturan Pajak Global yang Adil dan Mengikat
JAKARTA, 7 Agustus 2026 - Forum Pajak Berkeadilan Indonesia atau FPBI mendesak Pemerintah Indonesia mengambil posisi yang lebih aktif dan tegas dalam Sesi Kelima Intergovernmental…
Tata Kelola Pertambangan Dinilai Masih Rapuh, Berisiko Hambat Daya Saing
JAKARTA, KOMPAS.com – Tata kelola sektor pertambangan Indonesia dinilai masih memiliki kelemahan mendasar yang berpotensi menghambat hilirisasi mineral sekaligus menurunkan daya…
El Nino Ancam hingga 2027, Bank Diminta Stop Biayai Perusak Hutan
Jakarta, IDN Times - TuK INDONESIA bersama organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak 190 lembaga keuangan memperketat pembiayaan kepada sektor yang berisiko…
Koalisi WE FOR JET Desak Integrasikan Prinsip GEDSI dalam RUEN 2026-2035
Jakarta, 29 Juli 2026 - Koalisi Women and Vulnerable Groups Leading a Transformative and Just Energy Transition (WE FOR JET) secara resmi menyerahkan rekomendasi substansi revisi…
Darurat El Nino Hingga 2027, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Bank Hentikan Pembiayaan terhadap Perusak Hutan dan Gambut
Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas…
Putusan MK Soal Rantai Pasok Tambang Tak Jamin Kedaulatan
Memasukkan hilirisasi tambang sebagai syarat mendapatkan izin prioritas bisa berujung pada formalitas belaka, tanpa kepastian komitmen. BETAHITA.ID - Putusan Mahkamah Konstitusi…
PWYP Indonesia: Putusan MK Soal Rantai Pasok Hilirisasi Bukan Jaminan Atas Kedaulatan dan Keadilan Sektor Ekstraktif
Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 202/PUU-XXIII/2025 menyatakan frasa menyatakan frasa “dan/atau global” dalam Pasal 51B ayat (2) huruf d dan Pasal 60B ayat (2)…