RUU EBET dan RPP KEN Tak Cukup Ambisius Capai Transisi Energi Berkeadilan
Siaran Pers Untuk disiarkan segera Jakarta, 28 Juni 2024 – Pada tanggal 24 dan 25 Juni 2024, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Energi Baru dan Energi Terbarukan…
Seruan Mendesak dari Masyarakat Rentan Agar Penyusunan Dokumen Komitmen Iklim Indonesia (Second NDC) Lebih Partisipatif dan Inklusif
[Jakarta, 26 Juni 2024] Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen menangani krisis iklim dengan menyusun dokumen Nationally Determined Contribution atau NDC, mulai dari NDC…
PP 25 Tahun 2024: Hambatan Bagi Transisi Energi?
Siaran Pers Untuk Disiarkan Pada 19 Juni 2024 dan seterusnya Jakarta – Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho menyebut bahwa Peraturan…
Transisi Energi Minim Keterlibatan Publik, Pemerintah Diminta Transparan
Pemerintah dinilai masih kurang transparan, dan minim melibatkan publik dalam mengeluarkan kebijakan maupun menerapkan program transisi energi yang berkeadilan. Padahal sudah…
Fasilitasi Ormas Keagamaan untuk Pengembangan Energi Terbarukan
JAKARTA, KOMPAS — Alih-alih mengelola tambang batubara yang banyak masalah, pemerintah disarankan memberi hak kelola pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas kepada ormas…
Dikritik Soal Ormas Kelola Tambang, Ini Tanggapan Presiden Jokowi
NUSANTARA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan mengenai badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan atau ormas sebagai penerima penawaran izin tambang.…
Berisiko Timbulkan Permasalahan Lingkungan hingga Konflik Kepentingan, PWYP Indonesia Desak Presiden Jokowi Cabut PP 25/2024
Kaltimtoday.co, Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari 29 organisasi tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden Jokowi…
Bagi-bagi Lahan Tambang ke Ormas Keagamaan; Koalisi PWYP Indonesia Desak Presiden Cabut PP 25 Tahun 2024
SAMARINDA.NIAGA.ASIA –Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Aryanto Nugroho, BERSAMA koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat…
Jokowi Beri Izin Usaha Pertambangan Ormas Keagamaan, Siapa Menolak?
TEMPO.CO, Jakarta - Pada 30 Mei 2024, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menekan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang telah direvisi dari PP Nomor 96 Tahun 2021…
Koalisi PWYP Indonesia: Presiden Jokowi, Cabut Kembali PP 25 Tahun 2024!
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil yang beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, mendesak Presiden…