Suara dari Borneo: Moratorium Izin Tambang Saat Ini Juga!
Pontianak - Urgensi dan desakan moratorium izin tambang kembali disuarakan. Kali ini dari Pulau Kalimantan, pulau yang kaya sumber daya alam, termasuk sumber daya ekstraktif.…
Studi PWYP Indonesia: Pengendalian Produksi Batubara Makin Urgen, Segera Lakukan Moratorium Izin, Perbaiki Tata Kelola dan Percepat Transisi!
Jakarta – Di tengah komitmen Indonesia mencapai net zero emission 2060, produksi batubara justru memecahkan rekor 836,1 juta ton pada 2024—dua kali lipat batas 400 juta ton yang…
Bongkar Skema Sistematis Pembengkakan Cost Recovery ala SKK Migas
law-justice.co - Mekanisme cost recovery digadang-gadang sebagai penopang eksplorasi migas nasional. Negara menjamin biaya operasi dan investasi perusahaan migas agar mereka…
Lewat G20, Indonesia Kian Mendekat ke Rantai Pasok Mineral Kritis Dunia
Dalam KTT G20 di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025 nanti, Indonesia mengusung sejumlah usulan penting dan mendesak. Menjadi salah satu penyambung lidah Selatan…
Siaran Pers Menjelang KTT G20: 9 Rekomendasi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keuangan Global, Pengentasan Utang, dan Transisi Hijau yang Berkeadilan
Jakarta (17/11) - Pertemuan puncak G20 2025 akan digelar di Johannesburg, Afrika Selatan pada 22-23 November 2025. Tahun ini, pemerintah Afrika Selatan mengangkat tema utama…
Sektor Nikel Indonesia Kemungkinan Tetap Kesulitan Mencapai Keberlanjutan meskipun Ada kesepakatan dengan Uni Eropa
Perjanjian perdagangan terbaru antara Uni Eropa dan Indonesia dapat membawa lebih banyak investasi UE ke Indonesia, tetapi perjanjian tersebut tidak memiliki mekanisme penegakan…
Krisis Ekologis, Saatnya Moratorium Tambang Pulau Sumatera
Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Sumatera, mendesak pemerintah pusat dan daerah segera memberlakukan moratorium izin tambang di seluruh Pulau Sumatera.…
Desakan Moratorium Izin Tambang dari Pulau Andalas!
Banda Aceh, Indonesia - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Sumatera menyuarakan urgensi…
Masyarakat Sipil Suarakan Keterwakilan Perempuan di Kursi DEN
Jakarta - Urgensi keterwakilan perempuan di kursi anggota Dewan Energi Nasional (DEN) kembali disuarakan masyarakat sipil. Di antaranya Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam…
Tambang Bawa Krisis Ekologis dan Kesejahteraan ‘Semu’, Saatnya Moratorium Izin!
Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia - Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia Regional Yogyakarta, Jawa Timur dan…