Jakarta, Kamis (28/7) – Anggota Civil 20 (C20) dari seluruh dunia berkumpul di Jakarta pada 27-28 Juli 2022 untuk menyelesaikan prioritas kebijakan dan rekomendasi dari C20 kepada para pemimpin G20 tentang krisis global multidimensi saat ini. 71 juta orang telah jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada kuartal pertama tahun 2022, dan lebih dari 250 juta orang diperkirakan membutuhkan bantuan dan perlindungan kemanusiaan pada akhir tahun. C20 mendesak agar krisis global multidimensi harus ditangani lebih cepat, lebih adil, dan berkelanjutan. Penting bagi para pemimpin G20 untuk menempatkan rakyat di atas politik, karena pertumbuhan ekonomi tidak mungkin terjadi tanpa kontribusi nyata dari suara rakyat, dan partisipasi aktif semua lapisan masyarakat termasuk perempuan dan penyandang disabilitas. C20 membahas gagasan dan rekomendasi yang tidak hanya inklusif tetapi juga menangani keseluruhan gejolak politik, ekonomi dan sosial saat ini.
“Mewakili suara masyarakat sipil, kami menyerukan para pemimpin G20 untuk melakukan upaya nyata untuk menyediakan dan berbagi sumber daya dalam mencegah dan menanggapi krisis saat ini. G20 harus meningkatkan kuantitas dan kualitas pendanaan untuk krisis global dan mengakui aktor non-negara sebagai aktor kemanusiaan. Sudah saatnya kepemimpinan saat ini beralih dari ‘berbuat baik untuk diri sendiri’ menjadi ‘berbuat baik untuk orang lain’”, ujar Sugeng Bahagijo, Ketua C20 Indonesia dalam sambutan pembukaannya.
Hingga saat ini, 2022 adalah tahun dimana jumlah orang yang membutuhkan bantuan kemanusiaan paling banyak dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah tersebut masih terus bertambah dan dipicu oleh pandemi Covid-19, bencana alam, krisis iklim, ketidakadilan sosial ekonomi, konflik sosial politik, krisis pangan dan energi, inflasi, pemerintahan yang buruk dan lain-lain. Isu perubahan iklim juga menjadi salah satu pemicu terbesar dari eskalasi gejolak kemanusiaan global karena kemungkinan kita akan gagal memenuhi target Perjanjian Paris, yaitu membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat C atau lebih rendah. “Hal ini berdampak pada berbagai aspek kehidupan kita, termasuk kelangkaan pangan dan air yang berujung pada malnutrisi dan peningkatan kesenjangan di berbagai negara; Selain itu, perekonomian dunia juga akan menjadi 10%-18% lebih kecil,” ujar Binny Buchori, Steering Committee C20 Indonesia.
Krisis pangan yang memperparah krisis kemanusiaan saat ini juga dipicu oleh lonjakan inflasi dan spekulasi pasar yang menyebabkan kenaikan harga pangan secara signifikan. Menurut laporan Bank Dunia terbaru, lebih dari 80 persen Negara Berpenghasilan Rendah (LIC) dan Negara Berpenghasilan Rendah dan Menengah (LMIC) telah melihat tingkat inflasi di atas 5%. Di saat agenda G20 untuk mencapai SDGs membutuhkan sistem global inklusif yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pasar kerja, lembaga keuangan seperti bank, hedge fund dan para pelaku bisnis mencuri kesempatan untuk meraup keuntungan dari deregulasi pasar pangan global yang berdampak negatif pada masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ekonomi dan sosial di masa krisis multidimensi ini harus dipusatkan pada masyarakat, dengan bantuan sosial holistik, perawatan kesehatan universal, dan layanan dasar yang tersedia lintas batas untuk menjangkau mereka yang paling rentan.
“Saat ini kita menyaksikan penderitaan besar yang dialami orang-orang dari hari ke hari karena pandemi yang berkepanjangan, krisis ekonomi dan kemanusiaan global. Meskipun C20 mengapresiasi upaya G20 dalam membentuk Dana Perantara Keuangan (FIF) yang diusulkan untuk Kesiapsiagaan, Pencegahan, dan Respons (PPR) Pandemi sebagai cara untuk menanggulangi krisis, penting bagi G20 untuk memastikan adanya transparansi, inklusivitas, dan aksesibilitas negara-negara berkembang dan Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) terhadap dana tersebut, dan yang lebih penting, untuk memastikan bahwa ini bukanlah sekedar skema utang baru.” ujar Nadia Daar dari Oxfam International dalam sesinya di Plenary bertajuk ‘Mempertanyakan Strategi Pemulihan G20 Saat Ambang Resesi Global Tidak Dapat Dihindari’.
Pertemuan Jalur Keuangan G20 baru-baru ini pada bulan Juli telah gagal menemukan titik temu dalam perang Ukraina-Rusia, dan G20 harus menyadari bahwa ketidakmampuan dan keengganan negara anggotanya untuk mengatasi masalah ini tidak hanya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kehidupan manusia tetapi juga konsekuensi ekonomi yang parah dan kemunduran dalam mengakhiri kemiskinan.
Menanggapi data krisis global yang menarik yang disajikan oleh masyarakat sipil, Indonesia sebagai presiden G20 saat ini merumuskan strategi untuk memperkuat pemulihan dan ketahanan yang diperlukan untuk menghadapi krisis di masa depan di negara-negara berkembang, termasuk negara-negara berkembang terakhir dan negara-negara berkembang kepulauan kecil. Menurut Wempi Saputra, Deputi Keuangan G20, penyelesaian krisis global termasuk krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan membutuhkan kolaborasi dan partisipasi yang kuat dari semua pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat sipil, dan ini perlu dilakukan melalui aksi kolektif. Wempi juga menyatakan dukungannya agar Organisasi Masyarakat Sipil diberikan lebih banyak ruang dialog dan percakapan dengan para pemimpin G20. Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Menteri Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, yang juga merupakan bagian dari Development Working Group G20, juga hadir dan menggemakan pentingnya kolaborasi dan partisipasi yang kuat dari organisasi masyarakat sipil dalam dialog G20.
“Dalam masa krisis ganda ini, sangat penting bagi G20 untuk berkomitmen pada tata kelola ekonomi global yang inklusif, transparan dan demokratis, dan menjangkau komunitas yang paling rentan. Keputusan tentang isu-isu global harus dibuat dalam forum di mana semua negara dapat berpartisipasi pada pijakan yang sama, dan forum itu adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa.” desak Tove Maria Ryding dari European Network on Debt and Development (EURODAD).
“Dengan sisa kuarter terakhir sebelum diadakannya KTT G20 pada bulan November, koalisi C20 sangat mendorong para pemimpin G20 untuk mengintensifkan dialog dan keterlibatan dalam lebih banyak diskusi dengan CSO untuk menghasilkan deklarasi dan komitmen yang lebih nyata yang membahas dan memberikan solusi yang lebih ambisius untuk krisis multidimensi saat ini yang mempengaruhi kehidupan manusia sehari-hari”, pungkas Ah Maftuchan, Sherpa C20.
Kontak person:
Ah Maftuchan, Sherpa C20 Indonesia
E: c20.secretariat@g20-indonesia.id
Tentang Civil 20 (C20):
C20 adalah salah satu Kelompok Keterlibatan resmi G20 yang menyediakan platform bagi Organisasi Masyarakat Sipil (CSO) di seluruh dunia untuk menyuarakan aspirasi rakyat dengan para pemimpin dunia di G20. C20 telah melibatkan lebih dari 800 perwakilan dan jaringan masyarakat sipil dari berbagai negara di luar anggota G20.