PWYP Indonesia Soroti Tantangan Pengelolaan Migas di Era Transisi Energi

Jakarta, 2 Oktober 2025 - Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyoroti tantangan tata kelola minyak dan gas bumi (migas) di era transisi energi, mulai dari paradigma…

Keterbukaan Informasi Tambang di Kaltim Dinilai Masih Sebatas Slogan

KORANKALTIM.COM, SAMARINDA – Momentum Right to Know Day 2025 atau Hari Keterbukaan Informasi Publik Sedunia menjadi refleksi suram bagi pegiat transparansi di Kalimantan Timur…

Catatan Masyarakat Sipil atas Keterlibatan DPR RI dalam Kemitraan Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP)

Jakarta - Jumat, 25 September 2025, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyelenggarakan peluncuran buku dan diskusi publik terkait rekomendasi Panitia Kerja Open…

Penangguhan 190 Izin Tambang Belum Cukup, Saatnya Perbaiki Tata Kelola Menyeluruh!

Jakarta, 24 September 2025 – Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyebut langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang menangguhkan operasi 190…

Kementerian ESDM Hentikan Sementara 36 Perusahaan Minerba di Kaltim

Penghentian sementara izin operasi kepada 190 perusahaan tambang yang tak patuh menempatkan jaminan reklamasi, dianggap kurang memadai. Pemerintah diminta mengawal penerapan…

Penguatan Tata Kelola Lahan IKN Butuh Penegakan Hukum dan Partisipasi Masyarakat

Ibu Kota Nusantara (IKN), 19 September 2025 – PWYP Indonesia bersama dengan konsorsium perbaikan tata kelola lahan dan lingkungan wilayah IKN melaksanakan audiensi dengan Deputi…

Meningkatkan Kapasitas dan Peran CSO hingga Komunitas untuk Perbaikan Tata Kelola Pertambangan

Balikpapan, 16-17 September 2025 -  Peran masyarakat sipil dalam perbaikan tata kelola sektor mineral dan batubara (minerba) sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Keterlibatan…

Pernyataan Sikap Masyarakat Sipil Indonesia: Kriminalisasi Aktivis Muda adalah Teror terhadap Demokrasi

Rabu, 17 September 2025 - Kekerasan dan kriminalisasi terhadap Delpedro Marhaen (Direktur Lokataru Foundation) beserta aktivis muda lainnya seperti Khariq Anhar, Syahdan Hussein,…

Freedom of Information Network Indonesia (FOINI): Pembatalan Keputusan KPU RI Bukan Prestasi, Transparansi Profil Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah dan Calon Anggota Legislatif Sebuah Keharusan!

Jakarta, 16 September 2025 – FOINI memandang bahwa pembatalan ini tidak boleh menghentikan diskursus publik. Insiden ini harus menjadi momentum bagi KPU untuk melakukan refleksi…

Mendorong Pengarusutamaan GEDSI dalam COP30

Jakarta - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menggelar diskusi terpumpun pada 12 September 2025 di Jakarta sebagai bagian dari upaya merespons pelaksanaan Conference of the…

Privacy Preference Center

Skip to content