21 Juni 2019
Masa Depan dan Tantangan Pengelolaan Gas Bumi Nasional
Gas bumi memegang peranan penting dalam pembangunan, baik dalam pemenuhan dan strategi ketahanan energi maupun industri nasional yang menopang hajat…
20 Juni 2019
Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Tata Kelola Tambang NTB
Transparansi dan akuntabilitas menjadi prasayarat penting dalam tata kelola pertambangan. Karena keberadaan dua prinsip tersebut merupakan kunci…
18 Juni 2019
Mendorong Keterbukaan Perizinan Pertambangan di Provinsi NTB
Siaran Pers Untuk dipublikasikan pada 18 Juni 2019 dan setelahnya Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dengan kandungan…
25 Mei 2019
Visi Misi Jokowi – Ma’ruf Amin Pilpres 2019-2024
Visi Misi Jokowi - Ma'ruf Amin Pilpres 2019-2024 from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
22 Mei 2019
Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan
Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat.…
30 April 2019
Siaran Pers: Respon Masyarakat Sipil terkait MoU Kementerian ESDM dan KLHK
MoU ESDM dan KLHK Dinilai Terlalu Lemah Jakarta, 30 April 2019 - Masyarakat Sipil menilai Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian ESDM dan…
29 April 2019
Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan…
22 April 2019
Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi
Para perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah, mendatangi Kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, pada Hari Kartini, 21 April, untuk…
21 April 2019
Hari Bumi 2019: Menghentikan Perusakan Alam
Hari bumi 21 April lalu menjadi momentum refleksi bagi masyarakat mengenai tingkah laku manusia yang berdampak besar terhadap lingkungan. Di Jawa…
10 April 2019
Siaran Pers: PWYP Indonesia Desak Pemerintah Konsisten Tegakkan UU Minerba dalam Rencana Perubahan ke-6 PP 23/2010
Jakarta—Koalisi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendesak Pemerintah untuk konsisten menegakkan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.