Proyek GPSA – PWYP Indonesia: Undangan Penyedia Pembuatan Film
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama sejumlah mitra menyelenggarakan proyek “Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan” yang didukung oleh Global Partnership for Social…
Relevance of FACTI Panel Report in Advancing Financial Integrity in Indonesia and Beyond
Global finance as a borderless phenomenon allows tax abuses, corruption, and money laundering to flourish. This situation undermines trust in public ethics, drains resources, and…
Penguatan Kapasitas Koalisi dalam Pengelolaan dan Standar Penyajian Laporan Keuangan Organisasi Non Laba
Jakarta – Sejak 1 Januari 2020, standar penyajian laporan keuangan untuk organisasi non laba berubah dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 45) menjadi Interpretasi…
Penajaman Desain dan Strategi Program Pengembangan Kapasitas Strategi Organisasi, dan Kemandirian Ekonomi Berkelanjutan
Organisasi masyarakat sipil sejatinya berada di garis depan untuk mempercepat adanya perubahan sosial yang mendorong sistem yang lebih adil dan setara. Tren menurunnya hibah…
Pakar Panduan Teknis Penyusunan Perencanaan Strategis Perangkat Daerah Bidang ESDM
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan dan Pengembagan (Bina) Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI…
Desentralisasi sebagai Penyebab Deforestasi Hutan dan Alih Fungsi Lahan
TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Penerapan desentralisasi yang telah berlangsung sejak kurun waktu yang lama di Indonesia, menuntut setiap daerah untuk mandiri dengan cara memberikan…
PWYP Indonesia Dorong Integritas Keuangan Pemerintah untuk Pembangunan Berkelanjutan
Pendahuluan Integritas Keuangan yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam negeri maupun diwilayah internasional. Pasalnya,…
Mengurai Isu Tata Kelola Tambang Melalui Proyek Akuntabilitas Sosial
Sektor ekstraktif pertambangan merupakan salah satu motor pembangunan di Indonesia. Namun, sejumlah isu terkait akuntabilitas, transparansi perizinan dan pendapatan daerah, serta…
Profil Proyek: Akuntabilitas Sosial Sektor Pertambangan
The project of “Social Accountability in the Mining Sector” has the objective to contribute to improving the management and governance in the mining sector at the subnational…
Arah dan Tantangan Tata Kelola Pertambangan Pasca-UU Nomor 3 Tahun 2020
Tata kelola pertambangan nasional masih berada di ruang abu-abu, mengingat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan UU Nomor 3 Tahun 2020 belum kunjung disahkan. Untuk…