Jakarta, 31 Juli 2025 – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia terus memperkuat peran masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi di sektor energi dan sumber daya alam (SDA). Pada diskusi dengan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) hari ini, fokus utama adalah penguatan kolaborasi, pengawasan, dan implementasi aksi pencegahan korupsi di bidang minerba, migas, dan hutan. Diskusi ini menegaskan komitmen bersama untuk transparansi dan akuntabilitas, dengan PWYP sebagai mitra lama Stranas PK yang siap mendorong inisiatif lebih luas.
Dalam pertemuan tersebut, Stranas PK menekankan pentingnya pengawasan eksternal untuk memastikan kebijakan internal selaras dengan tujuan pencegahan korupsi. PWYP diundang untuk menyampaikan isu-isu krusial yang perlu diatur atau ditinjau, sebagai bagian dari upaya mendorong pemerintahan di lapangan. Dukungan dari organisasi masyarakat sipil (CSO) lain juga disambut hangat, dengan harapan memperkuat kolaborasi dalam memantau dan mencegah korupsi. Policy paper dinilai krusial untuk inisiatif internal yang lebih kuat, terutama dalam peta aksi pencegahan yang harus transparan, akuntabel, dan sesuai kondisi lapangan.
Salah satu highlight diskusi adalah penguatan Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA), yang sedang dibedah untuk meningkatkan kelengkapan, ketertelusuran, kredibilitas, akuntabilitas, dan konsistensi. Berkaca dari data EITI, sering ditemukan ketidaksesuaian pembayaran ke negara hingga 5%, yang seharusnya tercermin dalam informasi akurat. Stranas PK mendorong kementerian/lembaga (K/L) untuk memaksimalkan serapan potensi dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari minerba dan migas, meski belum ada lifting batubara. PWYP menyarankan agar penjelasan K/L selaras dengan mekanisme SIMBARA untuk menghindari ketidakcocokan.
Terkait Beneficial Ownership (BO), finalisasi Permenkum untuk verifikasi BO sedang dipiloting dengan Dukcapil, di mana pelaku usaha harus melaporkan BO sesuai NIK—sistem otomatis akan menolak jika tidak sesuai. Revisi Perpres BO juga menjadi target Stranas PK, dengan persetujuan dari Kemenkumham, meski tingkat kepatuhan BO masih menjadi tantangan. Roadmap penyelenggaraan BO belum diterima, sehingga verifikasi lapangan di sektor hutan dan aksi baru perlu dievaluasi untuk outcome harvesting yang berdampak nyata.
Diskusi juga membahas aksi baru di sektor hutan, dengan penekanan pada verifikasi lapangan untuk memastikan situasi aktual selaras dengan rencana. PWYP mendorong agar seluruh aksi pencegahan berada di jalur benar, menghindari kelengahan, dan menyelaraskan dengan kegiatan advokasi sipil. Pertanyaan mengenai panduan Do and Don’ts untuk CSO dalam komunikasi efektif menjadi catatan tindak lanjut.
Diskusi ditutup dengan komitmen kolaborasi berkelanjutan, termasuk penyampaian isu ke Stranas PK, piloting verifikasi BO, dan penguatan SIMBARA. PWYP Indonesia akan terus mengawal implementasi ini demi transparansi dan penegakan hukum di sektor ESDM dan SDA. Mari bersama perkuat pencegahan korupsi untuk keadilan sumber daya alam! Ikuti update kami dan bergabung dalam advokasi.
Penulis: Ledis Sixti
Reviewer: Meliana Lumbantoruan