Dalam deklarasi yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-49 di Manila, Minggu, 15 November 2026, para pemimpin ASEAN berkomitmen untuk mengembangkan Strategi Mineral Kritis ASEAN (ASEAN Critical Minerals Strategy) sebagai panduan kerja sama di seluruh rantai nilai mineral. Hal ini mencakup kegiatan eksplorasi dan ekstraksi, pengolahan, pemurnian, manufaktur, hingga daur ulang.
ASEAN mengakui kawasan ini memiliki “potensi sumber daya mineral kritis yang signifikan” serta peran yang semakin besar sebagai produsen, pengolah, dan konsumen mineral yang penting bagi pembangunan industri, transisi energi global, transformasi digital, dan teknologi baru.
Deklarasi tersebut menyoroti perlunya “rantai pasok mineral kritis yang aman, tangguh, terdiversifikasi, dan berkelanjutan” untuk mendukung pembangunan jangka panjang, daya saing, serta ketahanan ekonomi kawasan.
Melalui strategi yang diusulkan, ASEAN bertujuan mengidentifikasi rantai nilai regional prioritas dan peluang investasi guna memperkuat posisinya sebagai “pusat mineral kritis yang tangguh, kompetitif, dan berkelanjutan” di kawasan.
Untuk mendukung upaya tersebut, ASEAN akan berupaya memobilisasi investasi dan pembiayaan publik maupun swasta yang bertanggung jawab bagi pengembangan mineral kritis, termasuk melalui ASEAN Minerals Investment Forum dan ASEAN Minerals Connect.
Deklarasi tersebut juga menyerukan peningkatan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, transfer teknologi, pengetahuan geologi, serta pengembangan sumber daya manusia guna memperkuat kapasitas kawasan di seluruh rantai nilai mineral. ASEAN juga berkomitmen mendorong “sirkularitas dan efisiensi sumber daya” melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien, daur ulang, pemulihan mineral sekunder, serta pendekatan ekonomi sirkular lainnya.
Sementara itu, Pertemuan Menteri ASEAN di Bidang Mineral (ASEAN Ministerial Meeting on Minerals) ditugaskan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi regional tersebut, termasuk merumuskan aksi prioritas, inisiatif, peluang investasi, dan hasil yang terukur, serta melaporkan perkembangan secara berkala melalui mekanisme ASEAN yang relevan.
Secara terpisah, inisiatif Pax Silica yang dipimpin Amerika Serikat—yang bertujuan mengamankan rantai pasok global untuk kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan mineral kritis, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap Tiongkok dalam manufaktur dan pengolahan tanah jarang (rare earth)—mencakup rencana pembangunan kawasan industri di Luzon Tengah, Filipina.
Namun, Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina, Lee Lipton, mengatakan bahwa tidak akan ada pengumuman terkait proyek Pax Silica “selama maupun setelah” rangkaian kegiatan ASEAN berlangsung.
Koalisi Desak Pemimpin ASEAN Terapkan Perlindungan Pertambangan yang Mengikat
Koalisi masyarakat sipil mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk menetapkan perlindungan hak asasi manusia dan lingkungan yang mengikat secara hukum, seiring Filipina menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
Menurut laporan BusinessMirror, Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group (AP-TMA WG) memperingatkan bahwa lonjakan permintaan mineral kritis mengancam masyarakat apabila tidak disertai penerapan perlindungan yang ketat.
Asia Tenggara memasok lebih dari dua pertiga nikel global dan memiliki 60% cadangan tanah jarang (rare earth), sehingga perubahan regulasi di kawasan menjadi perhatian utama bagi investor sumber daya global dan pengembang proyek pertambangan.
Dalam peringatannya, koalisi menyoroti negosiasi sumber daya dan perdagangan yang melibatkan Pemerintah Filipina, termasuk usulan kerangka kerja Pax Silica AS–Filipina, perundingan perdagangan bebas bilateral dengan Kanada, serta perjanjian perdagangan Kanada–ASEAN yang lebih luas.
Meskipun terdapat perlindungan hukum melalui Undang-Undang Hak Masyarakat Adat 1997 (Indigenous Peoples’ Rights Act), lemahnya penegakan hukum di Filipina membuat masyarakat adat dan pedesaan tetap rentan. Masyarakat yang menentang pertambangan nikel menghadapi peningkatan risiko dan intimidasi.
Koalisi mendesak Manila untuk memanfaatkan kepemimpinannya di ASEAN guna memasukkan standar HAM yang dapat ditegakkan, akuntabilitas korporasi, transparansi kontrak, serta pembagian manfaat yang adil secara langsung ke dalam Strategi Mineral Kritis ASEAN.
Kelompok tersebut juga menuntut penerapan prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) secara ketat bagi masyarakat adat, penghentian penggunaan bahan bakar fosil secara penuh pada 2030, serta pendanaan khusus untuk mendukung transisi energi yang berkeadilan.
Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia sekaligus perwakilan Asia-Pasifik di Global Board Resource Justice Network, Aryanto Nugroho, mengatakan bahwa “Strategi Mineral Kritis adalah ruang di mana mereka harus menepati janji tersebut.”
“Hak, persetujuan, dan pembagian manfaat yang adil harus menjadi inti strategi mineral kawasan, bukan sekadar pertimbangan tambahan setelah kesepakatan investasi dibuat,” tambahnya.
Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) merupakan organisasi antarpemerintah regional yang terdiri dari 11 negara anggota dan mendorong kerja sama ekonomi, politik, serta keamanan di kawasan Asia Tenggara.
Sumber: Mining.com