Antalya, Turki, 10 November 2026 – Masyarakat sipil di kawasan Asia Pasifik menyerukan kepada pemerintah yang menghadiri COP31 di Antalya, Turki, untuk membatalkan perjanjian yang memuat mekanisme Investor-to-State Dispute Settlement (ISDS). Berbagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyampaikan kekhawatiran mendasar terhadap ISDS, termasuk laporan IPCC tahun 2022 yang menyebut ISDS sebagai salah satu hambatan sistemik terhadap komitmen pencapaian emisi nol bersih (Net-Zero Emissions).
Seruan ini disampaikan sejalan dengan petisi yang diluncurkan oleh 358 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, yang menekankan urgensi membebaskan negara-negara dari ancaman gugatan ISDS demi mewujudkan transformasi sosial dan ekologis yang berkeadilan. Petisi tersebut dapat diakses di sini.
COP31 yang diselenggarakan di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026 akan mengupayakan kesepakatan mengenai berbagai isu, seperti pendanaan iklim, pengurangan emisi, dan adaptasi. Pembahasan juga mencakup pencarian solusi praktis, mulai dari perluasan energi terbarukan dan modernisasi jaringan listrik hingga pengurangan emisi metana. Informasi lebih lanjut mengenai COP31.
Joseph Purugganan, Focus on the Global South: Perbedaan pandangan masih terus terjadi terkait tanggung jawab pendanaan, akses terhadap pembiayaan, serta bagaimana aliran keuangan global dapat diarahkan untuk mendukung aksi iklim. Sementara itu, perusahaan bahan bakar fosil, yang sebagian besar berasal dari negara-negara kaya, semakin sering menggunakan mekanisme ISDS untuk menggugat upaya pemerintah di negara berkembang dan negara kurang berkembang dalam menghentikan penggunaan bahan bakar fosil. Hal ini menjadikan ISDS sebagai penghambat transisi yang berkeadilan menuju energi terbarukan yang bebas karbon.
Laporan UNCTAD tahun 2025¹ mencatat peningkatan tren kasus ISDS sepanjang 2024 yang berkaitan dengan kegiatan ekstraksi mineral dan penyediaan energi. Hingga akhir 2024, setidaknya terdapat 249 kasus yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan. Sekitar 55% dari seluruh kasus baru diajukan terhadap negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (Low- and Middle-Income Countries/LMICs).
Dr. Patricia Ranald, Koordinator Australian Fair Trade and Investment Network: Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan semakin banyak kasus yang secara langsung menggugat upaya transisi keluar dari penggunaan bahan bakar fosil. Perusahaan-perusahaan menggugat kebijakan terkait penghentian penggunaan batu bara, penolakan izin pembukaan tambang batu bara baru atau perpanjangan izin tambang yang sudah ada, pajak atas keuntungan berlebih di sektor energi, larangan pengeboran minyak lepas pantai, regulasi fracking (perekahan hidraulis), hingga penutupan ladang gas.
ISDS merupakan ancaman nyata terhadap komitmen pencapaian emisi nol bersih, khususnya dalam upaya penghentian penggunaan batu bara. Salah satu contohnya adalah kasus Zeph Investments melawan Australia. Perusahaan yang dimiliki oleh miliarder Australia Clive Palmer tersebut menuntut kompensasi sebesar AU$120 miliar akibat penolakan izin pertambangan batu bara dan energi di Queensland, Australia.
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia: Bagi negara kaya sumber daya alam seperti Indonesia, ISDS bukan hanya ancaman terhadap kebijakan iklim, tetapi juga merupakan jebakan fiskal. Setiap kali pemerintah memperketat perizinan pertambangan, melindungi hutan, atau merestrukturisasi kebijakan hilirisasi mineral, pemerintah menghadapi risiko gugatan bernilai miliaran dolar. Kewajiban tersembunyi ini tidak pernah tercermin dalam anggaran negara.
ISDS tidak memandang asal negara pemilik modal, baik dari Barat, Tiongkok, maupun kawasan regional. Karena itu, setiap kemitraan baru terkait mineral kritis harus mengecualikan mekanisme ISDS sejak awal.
Rachmi Hertanti, Transnational Institute (TNI): ISDS merupakan ancaman terhadap anggaran publik dan pembiayaan transisi energi karena putusan ganti rugi ISDS dapat mencapai 11,5% dari produk domestik bruto (PDB) suatu negara. ISDS memungkinkan perusahaan menuntut kompensasi atas kerugian, termasuk proyeksi keuntungan di masa depan, ketika suatu negara menerapkan kebijakan penghentian penggunaan bahan bakar fosil.
Jika kasus-kasus terkait pertambangan dan energi dianalisis untuk memperkirakan besarnya biaya yang harus ditanggung negara dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan aksi iklim di masing-masing negara, dampak kasus ISDS terlihat sangat signifikan.
Secara keseluruhan, berdasarkan data², investor bahan bakar fosil telah berupaya menuntut kompensasi sebesar US$433,8 miliar dari negara-negara melalui mekanisme ISDS. Dari jumlah tersebut, sebesar US$85,9 miliar telah diputuskan untuk diberikan kepada para investor. Kasus-kasus terkait bahan bakar fosil mencakup 36,8% dari total nilai tuntutan dalam kasus ISDS dan 69,8% dari total nilai ganti rugi yang diputuskan.
Masayoshi Iyoda, Kampanye Jepang, 350.org: “Perusahaan bahan bakar fosil menggunakan ketentuan perdagangan yang bermasalah ini untuk menghambat kemajuan global menuju transisi yang berkeadilan ke masyarakat yang sepenuhnya menggunakan energi terbarukan. Masyarakat sudah dipaksa membayar mahal akibat penggunaan bahan bakar fosil melalui tagihan energi, subsidi, dan biaya dampak krisis iklim. Kita tidak membutuhkan lebih banyak uang publik yang justru mengalir kepada perusahaan-perusahaan raksasa bahan bakar fosil melalui mekanisme penyelesaian sengketa.
COP31 harus memberikan sinyal politik yang jelas bahwa kita membutuhkan kebijakan yang memastikan pencemar membayar, bukan justru mendapatkan kompensasi. Solusi yang sesungguhnya harus didorong oleh komitmen nyata untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan kontribusi pendanaan iklim.”
COP31 harus menghapus seluruh hambatan untuk mempercepat aksi iklim, khususnya dalam hal pendanaan iklim. Solusi pembiayaan iklim yang adil tidak akan terwujud selama pemerintah di seluruh dunia belum menghapus atau membatalkan perjanjian-perjanjian yang memuat mekanisme ISDS.
#ISDSOutClimateJusticeIn #StopISDS
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi (beberapa narasumber kami akan hadir di Antalya, Turki, dalam COP31):
- Dr. Patricia Ranald – Australian Fair Trade and Investment Network (AFTINET)
Situs web: aftinet.org.au
Telepon: +61 419 695 841 - Aryanto Nugroho – PWYP Indonesia
Email: aryanto@pwypindonesia.org - Rachmi Hertanti – Transnational Institute (TNI)
Email: r.hertanti@tni.org - Joseph Purugganan – Focus on the Global South
Email: josephp@focusweb.org - Masayoshi Iyoda – 350.org
Email: masayoshi.iyoda@350.org