Siaran Pers
Asia Pacific Transition Mineral Accountability (APTMA) Working Group
Para pemimpin dari Asia Pasifik dan pembela lingkungan di seluruh dunia bersatu di Antalya untuk memastikan hak asasi manusia menjadi inti pelaksanaan Just Transition Mechanism (JTM). Seiring negara-negara memajukan komitmen Persetujuan Paris melalui target elektrifikasi, perlindungan hak asasi manusia harus menjangkau seluruh rantai pasok mineral kritis untuk transisi energi.
Antalya, Türkiye – 8 November 2026
Yang Mulia para Pemimpin,
Sebagai koalisi masyarakat sipil global, kami menyerukan kepada para pemimpin di COP31 untuk menempatkan hak asasi manusia (HAM), perlindungan, dan manfaat nyata bagi seluruh pemegang hak di sepanjang rantai pasok mineral transisi sebagai pusat pelaksanaan Mekanisme Transisi Berkeadilan (Just Transition Mechanism/JTM).
Untuk benar-benar mewujudkan kesetaraan, JTM harus bergerak dari komitmen menuju implementasi dengan mengintegrasikan fungsi, modalitas, dan pengaturan kelembagaan yang konkret, yang melindungi, memberdayakan, dan menjamin kemakmuran bersama bagi Masyarakat Adat, sebagai pemegang hak kolektif maupun individual yang khas, serta komunitas terdampak tambang lainnya, termasuk operasionalisasi eksplisit Paragraf 12(i) dan Paragraf 18 Keputusan 2/CMA.7 tentang Program Kerja Transisi Berkeadilan (Just Transition Work Programme/JTWP).
Selaras dengan surat masyarakat sipil tentang Mekanisme Transisi Berkeadilan (JTM) serta dukungan resmi terhadap prinsip-prinsip intinya, kami menyampaikan seruan tambahan yang terarah ini untuk dukungan langsung dalam mengoperasionalkan prinsip-prinsip mineral di dalam Program Kerja Transisi Berkeadilan (JTWP).
Kami menyerukan agar pesan-pesan kunci dalam negosiasi Program Kerja Transisi Berkeadilan secara eksplisit memuat prinsip-prinsip PBB tentang Mineral Kritis untuk Transisi Energi, serta pelaksanaan pendanaan, dukungan teknis, panduan kebijakan nasional, dan partisipasi yang bermakna dan terlembaga bagi para pemegang hak yang terdampak di sepanjang rantai pasok teknologi hijau dan mineral transisi.
Kami mendesak para pemimpin iklim dunia untuk mengoperasionalkan seruan aksi ini dengan menetapkan tuntutan-tuntutan berikut:
Tuntutan Kami
- Secara eksplisit menambatkan Prinsip-Prinsip Panel Mineral Kritis untuk Transisi Energi (Critical Energy Transition Minerals/CETM) Sekretaris Jenderal PBB ke dalam pesan kunci teks keputusan negosiasi Program Kerja Transisi Berkeadilan (JTWP), serta menanamkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam seluruh rencana kebijakan transisi berkeadilan nasional, mekanisme kerja sama internasional, dan kerangka rantai pasok yang relevan. Memastikan prinsip non-regresi ditegakkan di sepanjang rantai pasok mineral transisi dan JTM, untuk mencegah kemunduran perlindungan hak asasi manusia.
- Memastikan Mekanisme Transisi Berkeadilan memberikan perlindungan dan manfaat yang kuat bagi Masyarakat Adat dan komunitas tambang garis depan, mencakup: penegasan eksplisit bahwa identifikasi risiko dan panduan kebijakan JTM meliputi ekstraksi mineral; panduan kebijakan nasional untuk mengintegrasikan hak secara efektif ke dalam undang-undang mineral; serta akses langsung terhadap dukungan pendanaan dan teknis bagi komunitas terdampak.
- Mengakui Masyarakat Adat, sebagai pemegang hak kolektif maupun individual yang khas, serta komunitas terdampak tambang lainnya di sepanjang rantai pasok teknologi hijau, sebagai pemegang hak, pengambil keputusan, dan penerima manfaat utama dalam pelaksanaan Mekanisme Transisi Berkeadilan.
- Mengoperasionalkan Paragraf 12(i) melalui perlindungan yang terukur atas hak penentuan nasib sendiri Masyarakat Adat dan Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan yang Berkelanjutan (Free, Prior and Informed and Continuous Consent) sepanjang siklus hidup proyek, termasuk hak untuk menyetujui, menetapkan syarat, menahan, atau menarik persetujuan, disertai perlindungan dari pembalasan dan akses terhadap pemulihan yang efektif.
- Menempatkan akuntabilitas pertambangan, warisan bersama, dan tata kelola yang baik dan inklusif sebagai inti transisi. Mengatasi impunitas korporasi dan pemerintah atas pelanggaran hak sosial dan lingkungan serta korupsi melalui langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Menerapkan kebijakan yang menjamin komunitas menjadi penerima manfaat utama dari kemakmuran bersama, yang terwujud melalui penciptaan lapangan kerja yang adil, peningkatan nilai tambah lokal, pembagian manfaat yang setara, dan akses terhadap energi terbarukan untuk listrik yang andal dan terjangkau.
- Memastikan transisi energi bersih tidak bergantung pada batubara. Pemerintah harus menghapus ketergantungan pada batubara di sepanjang rantai pasok mineral transisi. Ini termasuk mengakhiri ketergantungan pada PLTU batubara captive, agar produksi teknologi energi bersih tidak melanggengkan ketergantungan pada bahan bakar fosil.
- Menjunjung pendekatan tanggung jawab bersama yang dibedakan (common but differentiated) dan mewajibkan negara-negara konsumen besar untuk mengurangi permintaan mineral primer yang berlebihan melalui langkah akuntabilitas yang kuat terkait efisiensi material dan daur ulang, sekaligus mencegah pengalihan limbah dan kerusakan lingkungan ke negara-negara produsen di Global South yang rentan terhadap perubahan iklim.
- Menjunjung hak-hak pekerja di sepanjang rantai nilai mineral transisi dengan menjamin upah layak, pekerjaan yang terjamin, dan kondisi kerja yang aman, tanpa toleransi terhadap eksploitasi.
- Menetapkan moratorium global atas penambangan laut dalam dan atas pembukaan kawasan ekstraktif baru atas nama mineral transisi.
Momen Krusial bagi Pelaksanaan Transisi Berkeadilan untuk Komunitas Garis Depan
Pada COP30, kemenangan bersejarah yang penting berhasil diraih dalam negosiasi Program Kerja Transisi Berkeadilan. Didorong oleh konstituen masyarakat sipil, pengesahan Mekanisme Transisi Berkeadilan menandai langkah maju yang monumental bagi pengakuan hak dalam UNFCCC. Selain itu, kepemimpinan kaukus Masyarakat Adat berhasil meraih kemenangan bersejarah bagi hak-hak Masyarakat Adat melalui Paragraf 12(i) dan Paragraf 18. Namun, di balik capaian besar tersebut, tata kelola mineral transisi pada akhirnya dihapus oleh para Pihak dari teks final COP30, sehingga meninggalkan celah yang krusial.
Pada Juni 2026, Presidensi COP31 mengumumkan ikrar untuk meningkatkan elektrifikasi sebesar 35% pada 2035, seiring pertumbuhan pesat kendaraan listrik dan infrastruktur digital yang mempercepat permintaan dan konsumsi listrik. Meski lebih dari satu dekade telah berlalu, upaya multilateral dalam konferensi iklim PBB belum mampu menjawab dampak kemanusiaan dan lingkungan dari pertambangan, yang terkait dengan target dekarbonisasi global dan teknologi hijau, terhadap komunitas terdampak tambang yang rentan iklim dan negara-negara produsen di Global South.
Para pemimpin dunia harus menindaklanjuti hasil Dialog ke-6 Program Kerja Transisi Berkeadilan yang berfokus pada industrialisasi hijau, termasuk pengakuan eksplisit atas dampak mineral dari transisi berkeadilan bagi Masyarakat Adat, komunitas terdampak tambang, perempuan, pekerja, petani, nelayan, dan kelompok marjinal yang wilayahnya menjadi lokasi mineral yang diincar untuk transisi. Materialitas Persetujuan Paris dan target elektrifikasi Presidensi COP31 harus memastikan bahwa eksploitasi mineral demi target iklim tidak memicu bencana iklim, pelanggaran hak, korupsi, militerisme, atau kerusakan ekologis.
Dari COP30 ke COP32: Asia Pasifik Menuntut Keadilan Mineral Transisi
Kawasan Asia Pasifik adalah paradoks di jantung transisi energi global: sekaligus mesin utamanya dan korban utama ketidakadilan iklim. Dengan seperempat kekayaan mineral planet ini, Asia Pasifik memproduksi lebih dari separuh nikel dunia dan 60% cadangan logam tanah jarang, sekaligus menanggung beban terberat dari ketimpangan iklim yang kian dalam.
Sejak 2010, tercatat 1.226 dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan industri mineral transisi, dengan lonjakan 73% pada 2025 saja. Permintaan mineral telah memperparah perampasan ruang hidup dan tanah, karena hampir 54% mineral transisi berada di dekat atau di atas tanah Masyarakat Adat. Pertambangan juga tetap menjadi salah satu sektor paling mematikan bagi para pembela HAM dan lingkungan. Lebih jauh, sektor ekstraktif tetap menjadi penyumbang signifikan krisis iklim: rantai pasok mineral bergantung pada batubara, bertanggung jawab atas 8 hingga 28% emisi gas rumah kaca global, dan turut menghancurkan ekosistem penting bagi mitigasi iklim. Di Indonesia, ledakan nikel sebagian besar ditenagai PLTU batubara captive, dengan kapasitas yang diproyeksikan melampaui seluruh armada PLTU batubara Australia.
Didorong oleh pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya antara ekspansi tambang untuk transisi energi hijau, infrastruktur data AI, dan militerisasi global, industri pertambangan menjadi saluran langsung bagi perang sumber daya, penggusuran paksa, dan militerisasi. Sementara itu, jejak iklim militer dunia, yang diperkirakan mencapai 5,5% emisi gas rumah kaca global, sebagian besar masih tidak dilaporkan dalam UNFCCC. Akses terhadap informasi juga dibatasi dan pengambilan keputusan partisipatif tergerus, karena komunitas terdampak dikecualikan dari proyek-proyek yang menentukan penghidupan mereka. Perubahan yang transformatif, berbasis sistem, dan berpusat pada komunitas merupakan fondasi transisi berkeadilan. Reparasi atas kerugian historis harus menjadi jangkar tata kelola mineral yang baru.
Sebagai pemimpin gerakan akar rumput, komunitas garis depan, koalisi nasional, dan aliansi regional dari lebih dari 53 negara dan tingkat global, kami menyerukan kepada Negara Pihak untuk secara eksplisit memasukkan prinsip-prinsip Panel Sekretaris Jenderal PBB tentang Mineral Kritis untuk Transisi Energi ke dalam Program Kerja Transisi Berkeadilan, serta memastikan Masyarakat Adat dan komunitas terdampak di sepanjang rantai pasok energi hijau berada di jantung aksi iklim.
Kita tidak dapat mewujudkan keadilan iklim tanpa keadilan rantai pasok. Ke depan, kami mendesak para pemimpin COP32 di Addis Ababa untuk meresmikan ketertelusuran mineral global dan tata kelola mineral berbasis hak sebagai mekanisme penegakan inti yang mengikat secara hukum dalam Persetujuan Paris.
Quote:
“Ledakan nikel di Indonesia menunjukkan bahwa transisi bisa berlangsung cepat tanpa harus bersih atau berkeadilan. Fasilitas peleburan (smelter) kita beroperasi menggunakan pembangkit listrik tenaga batu bara khusus (captive coal) dengan skala yang diperkirakan akan melampaui total kapasitas pembangkit listrik tenaga batu bara di seluruh Australia. Izin pertambangan pun sering kali kurang transparan, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi tambang harus menanggung dampak polusi tanpa menikmati manfaat ekonomi yang memadai. COP31 harus memastikan bahwa Mekanisme Transisi yang Berkeadilan (Just Transition Mechanism) secara eksplisit mencakup aspek mineral transisi. Dengan demikian, penghentian penggunaan batu bara, keterbukaan informasi, dan penyaluran manfaat bagi masyarakat terdampak dapat menjadi bagian integral dari kesepakatan tersebut, bukan sekadar pertimbangan nilai tambah semata”
Narahubung:
- Angela Asuncion | aasuncion@resourcejustice.org |
- Aryanto Nugroho | aryanto@pwypindonesia.org |
- Zoé Spriet-Mezoued | zsprietmezoued@resourcejustice.org |
Penanda Tangan
131 organisasi, sesuai daftar yang diterbitkan Resource Justice Network (nama organisasi ditulis sesuai aslinya).
| Organisasi | Negara / Cakupan |
| Centre for Transparency and Freedom of Information | Albania |
| Development Workshop – Angola | Angola |
| Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA) | Asia |
| Asia Pacific Network of Environmental Defenders | Asia and the Pacific |
| Transparency International Australia | Australia |
| Democracy Monitor | Azerbaijan |
| YOUNGO NDC | Bangladesh |
| Maleya Foundation | Bangladesh |
| Fern | Belgium |
| Foundation Atelier for Community Transformation – ACT | Bosnia and Herzegovina |
| BOTSWANA WATCH ORGANIZATION | Botswana |
| Plateforme de Tenures Foncière et forestière (TENFOREST)/PCQVP-BF | BURKINA FASO |
| CAFAGB | Cameroun |
| MiningWatch Canada | Canada |
| True Entry Immigration Inc. | Canada |
| Underscore Studios | Canada |
| International Coalition for HR in the Philippiens (ICHRP Canada) | Canada |
| Amnesty International Canada | Canada |
| Fundación Terram | Chile |
| Centre de Recherche en Toxicologie et Santé Globale, ISTM Lubumbashi | Democratic Republic of Congo |
| Friends of the Earth Europe | Europe |
| ROLBG | Gabon |
| International Business and Economic Development Center | Georgia |
| ISODEC | Ghana |
| Centre for Social Impact Studies (CeSIS) | Ghana |
| Muslim Family Counselling Services | Ghana |
| NRGI | Global |
| Resource Justice Network | Global |
| Climate Justice Flotilla | Global |
| Inclusive Development International | Global |
| Rainforest Action Network | Global |
| WECAN | Global |
| AGT (Association Guinéenne pour la Transparence) et PCQVP (Publiez Ce Que Vous Payez € | Guinée |
| COGUIFEMINE-DD | Guinée |
| Association Guinéenne pour la Transparence | Guinée |
| Alliance pour le Développement Communautaire Guinée (ADC-Guinée) | Guinée |
| Network Church’s and Mining from Honduras | Honduras Central America |
| JHARKHAND KRANTIKARI MAJDOOR UNION | India |
| Indigenous Perspectives | India |
| Samata | India |
| Goa Foundation | India |
| CSD( campaign for survival in dignity) odisha | India |
| Transparency International Indonesia | Indonesia |
| Publish What You Pay (PWYP) Indonesia | Indonesia |
| AIKA TRIBE CUSTOMARY DELIBERATIVE COUNCIL. Timika, Papua | Indonesia |
| Celios | Indonesia |
| AMAN Sumbawa | Indonesia |
| Yayasan Konservasi Pesisir Indonesia (YAKOPI) | Indonesia |
| Indonesian Center for Environmental Law | Indonesia |
| JAMTANI | Indonesia |
| Satya Bumi | Indonesia |
| Yayasan Ambeua Helewo Ruru Halmahera | Indonesia |
| Akar Global Initiative | Indonesia |
| التحالف العراقي لحوكمة الطاقة و التنمية المستدامة | Iraq |
| Independent consultant | Italy |
| Dibeen For Environmental Development | Jordan |
| NGO “EcoMangystau” | Kazakhstan |
| Civil expertise | Kazakhstan |
| Echo | Kazakhstan |
| Enzi Ijayo Africa Initiative | Kenya |
| Sotua Ang community based organisation | Kenya |
| Resource Justice Network Kyrgyzstan | Kyrgyzstan |
| Resource Justice Network Liberia | Liberia |
| Resource Justice Network Madagascar | Madagascar |
| Friends of the Earth Malaysia (Sahabat Alam Malaysia) | Malaysia |
| Water Watch Penang | Malaysia |
| PCQVP-Mali/Resource Justice Network | Mali |
| CartoCrítica, A.C. | Mexico |
| Engenera AC | México |
| “Mirror of Khovd newspaper” NGO | Mongolia |
| Centre for Human Rights and Development | Mongolia |
| Iktusch consulting company | Mongolia |
| Steps WithoutBorders NGO | Mongolia |
| Tserenkhand.Ya | Mongolia |
| Psychological Responsiveness NGO | Mongolia |
| National Environmental Youth Council | Mongolia |
| Gen-Z Movement Support Team | Myanmar |
| WE-Women from Indigenous Nationalities (WE-WIN) | Nepal |
| SOMO | Netherlands |
| Deep Sea Conservation Coalition | Netherlands |
| Coordination Nigérienne pour l’education à la Non Violence et à la Paix CONEN-VP | Niger |
| CARE FOR THE PHYSICALLY CHALLENGED AND DESTITUTE FOUNDATION (CAPCAF) | Nigeria |
| Global Rights | Nigeria |
| United Tribal Organization of Assam (UTOA) | Northeast India |
| DERECHO, AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | Perú |
| CooperAccion | Perú |
| Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group | Philippines |
| Asia Indigenous Peoples Network on Extractive Industries and Energy (AIPNEE) | Philippines |
| Bantay Kita – Philippines | Philippines |
| Asia Young Indigenous Peoples Network | Philippines |
| Living Laudato Si’ Philippines | Philippines |
| Sigaw ng Kabataan Coalition | Philippines |
| Aksyon Klima Pilipinas | Philippines |
| FOI Youth Initiative | Philippines |
| Indigenous Peoles Rights International (IPRI) | Philippines |
| Partido Manggagawa | Philippines |
| Ang Aroroy Ay Alagaan, Inc (4As) | Philippines |
| LILAK (Purple Action for Indigenous Women’s Rights) | Philippines |
| NTFP-EP Asia | Philippines |
| POLFIRA | Philippines |
| Alyansa Tigil Mina (ATM) | Philippines |
| Barangay Imelda Fisherfolks Organization | Philippines |
| Women’s Egg laying Organization | Philippines |
| RECON XI CENTRAL | Philippines |
| Institute for Strategic Research and Development Studies | Philippines |
| Lëvizja FOL | Republic of Kosova |
| Batani Foundation | Russia/United States |
| ARTICLE 19 West Africa | Senegal |
| CAJUST | Senegal |
| Friends of the Earth Sierra Leone | Sierra Leone |
| Birdseye Climate | Singapore |
| Economic Justice Network of FOCCISA | South Africa |
| Workers Collective for Climate Justice, South Asia | South Asia/India |
| Rivers & RIghts | Southeast Asia |
| Observatori del Deute en la Globalització | Spain |
| Seeds for Change | Sweden |
| Governance and Economic Policy Centre | Tanzania |
| Many Hands One Nation (MAHON) Foundation | Timor-Leste |
| Core Group Transparency Timor-Leste (CGT-TL) | Timor-Leste |
| Association Développement Sans Frontières (ADSF) | Tunisia |
| Public Service of Ukraine, Poltava Branch | Ukraine |
| NGO “NOVA Energiya” | Ukraine |
| Business and Human Rights Centre | United Kingdom |
| London Mining Network | United Kingdom |
| Siddiqui Media | United Kingdom |
| HakiRasilimali | United Republic of Tanzania |
| If Not Us Then Who | United States |
| Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA) | United States |
| Earthworks | United States |
| Rights and Resources Initiative | United States |
| جمعية تنمية المرأة شبوة | Yemen |