Jakarta – Perebutan kendali atas pasokan mineral kritis dunia antara Amerika Serikat dan Tiongkok kian mengukuhkan babak baru persaingan geopolitik global yang kerap disebut sebagai “The New Great Game”. Menavigasi posisi strategis negara-negara kaya sumber daya di Asia-Pasifik dalam pusaran persaingan tersebut, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia berkolaborasi dengan Young Professionals in Foreign Policy (YPFP) – Global menggelar webinar internasional bertajuk “The New Great Game: How the Asia-Pacific Navigates the US-China Critical Mineral Frontier” pada Jumat (22/5/2026).
Forum global yang didesain interaktif untuk para profesional muda kebijakan luar negeri dunia ini dipandu langsung oleh Koordinator Nasional PWYP Indonesia, Aryanto Nugroho, selaku moderator. Pertemuan ini menghadirkan empat pakar internasional lintas disiplin: Charlotte Boyer (Spesialis Tata Kelola Global & Akuntabilitas dari Natural Resource Governance Institute / NRGI), Nazik Imanbekova (Anggota Globa Board Resource Justice Network/RJN dari Kirgistan), Dr. Patricia Rinwigati Waagstein (Pakar Bisnis dan HAM Universitas Indonesia), serta Rachel Zhou (Pendiri Reach Advisory International).
Melampaui Narasi Persaingan Dua Kekuatan Besar
Rivalitas dagang dan politik antara AS (melalui berbagai instrumen proteksi dan insentif hijau) dengan Tiongkok (melalui dominasi rantai pasok hilir dan investasi Belt and Road Initiative / BRI) secara nyata telah mendikte arah transisi energi dunia. Kendati demikian, dalam diskusi tersebut, PWYP Indonesia menegaskan bahwa negara-negara di kawasan Global South, khususnya Indonesia sebagai produsen nikel terbesar, tidak boleh sekadar dipandang sebagai aktor pasif atau objek komoditas belaka.
Dalam intervensi penutupnya, Aryanto Nugroho menyampaikan pesan kunci bahwa wilayah kekayaan alam di negara berkembang bukanlah papan catur tempat negara-negara adidaya saling menjatuhkan, dan masyarakat lokal di dalamnya bukanlah dampak ikutan (collateral damage) yang bisa diabaikan demi pertumbuhan ekonomi global.
“Negara-negara Global South, baik institusi negara maupun komunitas rakyatnya, memegang hak penuh atas determinasi diri (right to self-determination). Pertanyaan mendasarnya hari ini bukan lagi tentang pihak mana atau poros mana yang harus kita pilih, melainkan apakah masyarakat kita sendiri dan masa depan ekologis kita tetap berada di pusat pusaran kebijakan tersebut,” tegas Aryanto.
Sorotan Multipihak: Transparansi, Infrastruktur, Hukum, dan ESG
Diskusi talkshow berjalan dinamis dengan mengolaborasikan data-data empiris dari para panelis. Charlotte Boyer (NRGI) membuka sesi dengan membedah data visual arus perdagangan mineral global serta menegaskan bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap standar internasional seperti EITI 2023 merupakan benteng utama untuk mencegah risiko korupsi di “Mineral Frontier” baru ini.
Di sisi lain, Rachel Zhou memberikan perspektif dari sudut pandang korporasi Tiongkok. Melalui data dari laporan investasi terbaru, ia memetakan skala dominasi pemurnian (processing) hilir oleh Tiongkok dan bagaimana pendekatan kebijakan jangka panjang Beijing memberikan stabilitas rantai pasok tersendiri di tengah volatilitas politik negara-negara Barat.
Sementara itu, tantangan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak sosial di tingkat regional dibahas secara mendalam oleh Dr. Patricia Rinwigati. Ia menyoroti kompleksitas yang dihadapi negara-negara Asia-Pasifik dalam menyelaraskan arus masuk investasi asing yang masif dengan pemenuhan standar Hak Asasi Manusia dan uji tuntas lingkungan yang ketat. Kunci otonomi daerah ditambahkan oleh Nazik Imanbekova (RJN), yang berbagi pengalaman berharga dari kawasan Eurasia mengenai hambatan konektivitas logistik dan pentingnya membangun dialog sosial yang kokoh berbasis kepercayaan publik (local trust) di tingkat tapak agar transisi energi tidak memicu konflik horizontal.
Mendorong Kedaulatan dan Kebijakan yang Realistis
Webinar ini juga memfasilitasi sesi simulasi kebijakan bagi para profesional muda guna memecahkan dilema nyata antara kebutuhan investasi ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan kedaulatan nasional. Forum menyimpulkan bahwa gagasan kebijakan yang kuat haruslah didasarkan pada realitas di lapangan, bukan sekadar janji di atas kertas.
Keterlibatan aktif PWYP Indonesia sebagai Co-Host dalam forum dunia ini mempertegas komitmen koalisi untuk terus menyuarakan keadilan sumber daya (resource justice) di tingkat internasional. Ke depan, PWYP Indonesia bersama jejaring globalnya akan terus mendorong agar konsep otonomi strategis yang diadopsi oleh pemerintah mampu direalisasikan dalam bentuk perlindungan nyata, transparansi kepemilikan manfaat (beneficial ownership), serta jaminan hak asasi bagi seluruh masyarakat yang berada di garda terdepan wilayah ekstraksi mineral transisi. (AN)