Kelompok Kerja Akuntabilitas Mineral Transisi Asia Pasifik (Asia Pacific Transition Mineral Accountability Working Group/AP-TMA WG) menyerukan agar tata kelola mineral transisi diintegrasikan secara lebih eksplisit ke dalam hasil dan tindak lanjut Konferensi Pertama tentang Transisi Menjauh dari Bahan Bakar Fosil yang diselenggarakan di Santa Marta.
Tidak akan ada transisi global tanpa Asia Pasifik. Jika jalur transisi di kawasan ini terhambat oleh kerentanan iklim, ketergantungan pada bahan bakar fosil, atau konflik terkait pertambangan, maka transisi global tidak akan aman, stabil, maupun berkelanjutan. Sebagai jaringan regional yang bekerja di persimpangan antara transisi energi dan tata kelola industri ekstraktif, kami menyambut penekanan Santa Marta terhadap pentingnya menghindari bentuk-bentuk baru ketergantungan ekstraktif dan membangun transisi yang berakar pada wilayah serta berpusat pada masyarakat. Namun, masih terdapat kesenjangan yang krusial: Santa Marta belum sepenuhnya menghadapi pertanyaan mengenai bagaimana mineral transisi dan rantai pasok yang menjadi fondasi material transisi energi akan dikelola, serta siapa yang akan menentukan syarat-syaratnya. Seiring berjalannya proses ini, menutup kesenjangan tersebut menjadi hal yang sangat penting untuk menghindari reproduksi kerusakan lingkungan, ketidakadilan iklim, dan ketergantungan sumber daya atas nama ekstraktivisme hijau (green extractivism).
MENUTUP KESENJANGAN IMPLEMENTASI YANG KRITIS
Di seluruh Asia dan Pasifik, serta secara global, ekspansi cepat ekstraksi mineral transisi telah menimbulkan dampak serius terhadap lahan, mata pencaharian, dan hak-hak masyarakat. Rantai pasok nikel, kobalt, litium, dan tanah jarang berkembang pesat untuk memenuhi permintaan global, sering kali terjadi di negara-negara yang masih memiliki kerangka regulasi yang lemah, ruang sipil yang terbatas, serta hambatan besar bagi masyarakat untuk berpartisipasi dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang dialami.
Selain itu, sektor ekstraktif masih menjadi penyumbang signifikan terhadap krisis iklim, dengan industri ini bertanggung jawab atas sekitar 8 hingga 28 persen emisi gas rumah kaca global. Rantai nilai mineral transisi juga sangat intensif karbon; proses pengolahan dan manufakturnya sering kali masih bergantung pada energi beban dasar (baseload) yang bersumber dari bahan bakar fosil. Kita tidak dapat “menghijaukan” ekonomi global dengan “mencokelatkan” bentang alam negara-negara Selatan Global.
Konferensi tersebut sendiri mengakui bahwa transisi menjauh dari bahan bakar fosil memerlukan transformasi ekonomi yang luas, partisipasi yang inklusif, dan pencegahan munculnya ketergantungan ekstraktif baru. Untuk memastikan prinsip-prinsip tersebut benar-benar terwujud, diperlukan penyelarasan yang lebih erat antara jalur penghentian bahan bakar fosil dan tata kelola rantai pasok mineral transisi.
AP-TMA WG dengan tegas mendukung People’s Declaration for a Rapid, Equitable, and Just Transition for a Fossil-Free Future, khususnya Prinsip Delapan tentang Pengelolaan Mineral Transisi yang Berkelanjutan dan Berkeadilan.
Prinsip ini menjawab salah satu kekosongan utama dalam perdebatan global mengenai transisi energi dengan menuntut transparansi, keterlacakan (traceability), akuntabilitas, penetapan zona larangan tambang di wilayah sakral dan kawasan yang sensitif secara ekologis, serta penerapan standar tertinggi dalam aspek hak asasi manusia, ketenagakerjaan, gender, lingkungan, dan keuangan di seluruh rantai nilai mineral.
Mineral transisi harus mendukung masa depan yang bebas bahan bakar fosil dan berbasis hak asasi manusia, bukan memperdalam konsumsi berlebihan, militerisme, keuntungan korporasi, atau kerusakan terhadap manusia dan alam.
Selain itu, konferensi ini menyoroti pentingnya keamanan energi di tengah berbagai gangguan global, termasuk ketegangan yang memengaruhi jalur pasokan strategis seperti Selat Hormuz. Bagi banyak negara di Asia dan Pasifik, dinamika tersebut menegaskan urgensi untuk memperkuat kedaulatan energi. Namun demikian, AP-TMA WG menyampaikan peringatan keras: gangguan geopolitik tidak boleh dijadikan alasan oleh negara-negara Global North untuk mengabaikan perlindungan lingkungan dan sosial. Ketahanan rantai pasok bagi negara-negara kaya tidak boleh dibangun melalui percepatan aktivitas pertambangan yang mengabaikan kedaulatan masyarakat di Asia Pasifik.
Ketika permintaan global terhadap energi dan mineral terus meningkat, negara-negara di kawasan kita harus didukung untuk mengembangkan jalur transisi yang memperkuat ketahanan iklim domestik, melindungi hak-hak masyarakat, dan menghindari bentuk-bentuk baru ketergantungan energi eksternal.
Kami menyambut partisipasi negara-negara Asia Pasifik dalam “coalition of the willing”, khususnya Australia, Filipina, dan Mongolia, dalam Konferensi Santa Marta.
Kami juga mencatat absennya sejumlah negara penghasil bahan bakar fosil dan mineral transisi dari Asia dan Pasifik, termasuk India, Indonesia, Kazakhstan, Kirgizstan, Papua Nugini, dan Timor-Leste.
Perspektif mereka, bersama dengan perspektif Masyarakat Adat dan komunitas lokal dari negara-negara yang belum terwakili, sangat penting untuk memastikan bahwa jalur transisi benar-benar berakar pada realitas kehidupan masyarakat dan mencerminkan keberagaman pengalaman global.
SERUAN KAMI
- Mengintegrasikan tata kelola mineral transisi secara eksplisit ke dalam seluruh kerangka penghentian bahan bakar fosil, termasuk dalam proses-proses UNFCCC dan agenda kerja Santa Marta.
- Memasukkan dan menegakkan perlindungan integritas, transparansi, dan pencegahan konflik kepentingan dalam proses-proses UNFCCC guna mengurangi pengaruh industri bahan bakar fosil.
- Mengadopsi standar yang mengikat dan berbasis hak asasi manusia di seluruh rantai pasok mineral, selaras dengan hukum hak asasi manusia internasional dan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh komunitas.
- Menjamin partisipasi penuh dan persetujuan masyarakat terdampak, termasuk Masyarakat Adat dan komunitas lokal (IPLC), termasuk hak untuk mengatakan tidak (right to say no), pengakuan terhadap sistem pengetahuan adat, dan kewenangan mereka dalam pengambilan keputusan.
- Memperkuat kepemimpinan Global South, khususnya dari Asia dan Pasifik, dalam membentuk jalur transisi, termasuk melalui kerja sama Selatan–Selatan dan berbagai platform regional.
- Menyelaraskan strategi transisi energi dengan prinsip keamanan energi dan Common But Differentiated Responsibilities (CBDR), terutama menjelang Konferensi Transisi Menjauh dari Bahan Bakar Fosil berikutnya di Tuvalu dan berbagai agenda pra-COP31 di kawasan Pasifik.
- Menuntut akses dan transfer teknologi tanpa syarat agar negara-negara kaya mineral di Asia dan Pasifik dapat membangun rantai nilai industri hijau mereka sendiri dan tidak hanya berperan sebagai pengekspor bahan mentah.
- Menghapus klausul Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang memungkinkan korporasi menggugat pemerintah atas kebijakan iklim, regulasi industri ekstraktif, atau penguatan tata kelola mineral, karena mekanisme tersebut melemahkan kedaulatan demokratis dan mendorong impunitas korporasi.
- Menyediakan pendanaan iklim dan transisi berbasis hibah serta tidak menciptakan utang bagi negara-negara yang rentan terhadap dampak iklim di Asia Pasifik dan Global South, sehingga masyarakat tidak dipaksa menanggung utang untuk mengatasi krisis yang tidak mereka ciptakan.
Kami juga mengapresiasi keputusan untuk melanjutkan proses ini melalui konferensi kedua yang akan diselenggarakan bersama oleh Tuvalu. Negara-negara Kepulauan Pasifik telah lama menunjukkan kepemimpinan yang berprinsip dalam memperjuangkan keadilan iklim, dan peran mereka dalam membentuk fase berikutnya dari proses ini merupakan peluang penting untuk semakin menempatkan kepemimpinan masyarakat garis depan, keadilan iklim, ketahanan, dan solidaritas internasional sebagai inti dari upaya transisi global.
AP-TMA WG siap terlibat secara konstruktif dalam proses Santa Marta dan mendukung berbagai upaya untuk memastikan bahwa transisi energi berlangsung secara adil, akuntabel, dan berlandaskan pada hak-hak serta realitas masyarakat yang terdampak di sepanjang rantai pasok mineral transisi dan teknologi hijau.