KTT ASEAN ke-48 di Cebu pekan lalu ditutup dengan janji transisi energi yang “adil”, namun ketergantungan pada bahan bakar fosil dan “ekstraktivisme hijau” justru semakin memperdalam ketimpangan.
Pekan lalu, para pemimpin ASEAN berkumpul di Cebu, Filipina, dengan tema “Navigating Our Future, Together” (“Menavigasi Masa Depan Kita, Bersama”). Namun masa depan yang sedang kita hadapi kini berada di persimpangan yang berbahaya.
Eskalasi konflik di sekitar Selat Hormuz, jalur yang dilalui sekitar 20 persen pasokan minyak dunia, paling menghantam kelompok rentan di kawasan ini. Masyarakat adat, komunitas pedesaan, perempuan, petani, nelayan, dan usaha kecil harus menanggung kenaikan biaya bahan bakar, pangan, dan transportasi, sementara mereka sudah hidup di tengah kemiskinan energi dan bencana iklim.
Inilah inti ketimpangan dalam krisis energi: mereka yang paling sedikit berkontribusi terhadap ketergantungan pada bahan bakar fosil justru membayar harga tertinggi atas kegagalannya.
Ini bukan sekadar gangguan pasokan. Ini adalah pengingat pahit tentang betapa rapuhnya ketergantungan pada energi fosil. ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026–2030 menjadikan “Transisi Energi yang Adil dan Inklusif” sebagai tujuan utama. Namun dalam praktiknya, keamanan energi kawasan masih bertumpu pada energi fosil. ASEAN Power Grid dan Trans-ASEAN Gas Pipeline tetap memprioritaskan gas alam.
Rencana penimbunan cadangan minyak bersama juga terus berjalan. Krisis Timur Tengah kini bahkan digunakan untuk mempercepat semuanya — mengunci ketergantungan yang sebenarnya ingin ditinggalkan ASEAN, serta menukar keadilan jangka panjang dengan stabilitas jangka pendek.
Sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina harus menghadapi kontradiksi ini secara langsung. Negara ini memiliki tarif listrik tertinggi kedua di Asia Tenggara dan dinobatkan sebagai negara paling rentan terhadap krisis iklim di dunia. Cebu seharusnya menjadi momentum untuk mengubah realitas tersebut menjadi kepemimpinan regional.
“Jika transisi ASEAN dibangun di atas logika pengorbanan yang sama, pengabaian yang sama terhadap komunitas di wilayah yang menjadi tumpuan transisi itu sendiri, maka kita sebenarnya belum memutus siklus lama. Kita hanya mengganti sumber energinya.”
ASEAN adalah ruang produksi sekaligus garis depan krisis
Jawaban atas ketergantungan energi fosil tentu adalah percepatan transisi menuju energi terbarukan. Namun transisi itu membutuhkan mineral — nikel, tembaga, tanah jarang — dan ASEAN menyimpan hampir 25 persen cadangan nikel dunia, dengan Indonesia dan Filipina berada di pusatnya. Artinya, kawasan yang paling rentan terhadap kegagalan energi fosil justru menjadi wilayah yang diandalkan dunia untuk memasok bahan baku masa depan energi bersih.
Seharusnya ini menjadi posisi yang menguntungkan. Namun kenyataannya, hal ini justru berisiko menjadi jebakan baru dengan pola lama yang sama. Lonjakan permintaan mineral telah memicu gelombang ekstraksi agresif yang kerap mengabaikan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi masyarakat adat, serta meninggalkan kerusakan ekologis.
Di saat yang sama, lima dari sepuluh negara paling rentan terhadap krisis iklim di dunia berada di Asia Tenggara. Kita menopang transisi hijau global, tetapi juga menanggung dampak terburuknya: mengekstraksi mineral demi dekarbonisasi Global Utara, sementara kita sendiri mewarisi limbah beracun, pelanggaran hak asasi manusia, dan utang yang terus meningkat.
Inilah yang disebut “ekstraktivisme hijau” — kolonialisme dengan nama baru. Jika transisi ASEAN dibangun di atas logika pengorbanan yang sama dan pengabaian terhadap komunitas lokal, maka kita tidak benar-benar memutus siklus ketidakadilan. Kita hanya mengganti bahan bakarnya.
Pendanaan transisi juga harus mencerminkan kenyataan ini. Dukungan transisi yang benar-benar adil harus berbasis hibah (grants), bukan pinjaman yang justru memperdalam krisis fiskal negara berkembang.
Para pemimpin ASEAN harus menyadari bahwa transisi energi yang adil tidak mungkin tercapai tanpa menghadapi fondasi material dari Perjanjian Paris: mineral, tanah, air, dan komunitas yang akan menanggung beban ekspansi energi terbarukan.
Menurut kami, Cebu Leaders’ Statement seharusnya berkomitmen pada mekanisme Transisi Energi yang Adil dan Inklusif yang mengikat, dengan memasukkan tata kelola mineral berbasis hak asasi manusia ke dalam rencana iklim nasional, termasuk Nationally Determined Contributions (NDC). Mekanisme ini juga harus mendorong integrasi isu mineral dan HAM dalam negosiasi Just Transition Work Program menuju COP31 dan implementasi global Perjanjian Paris melalui Just Transition Mechanism.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa transisi dari energi fosil tidak mengulang pola ekstraksi, eksklusi, dan kekerasan yang selama ini dialami masyarakat adat dan komunitas lokal.
Para pemimpin ASEAN juga harus menolak mekanisme Investor-State Dispute Settlement (ISDS) yang memungkinkan korporasi menggugat kebijakan publik terkait iklim, lingkungan hidup, dan HAM. Mekanisme seperti ini dapat mengunci negara dalam jalur ekstraktif dan melemahkan pengambilan keputusan yang demokratis.
Yang paling penting, komitmen ini harus menjamin perlindungan FPIC dan hak komunitas untuk mengatakan tidak terhadap proyek tambang yang mengancam tanah, mata pencaharian, dan hak menentukan nasib sendiri.
Krisis Selat Hormuz adalah pengingat bahwa rantai pasok energi fosil yang rapuh bukanlah bentuk keamanan energi yang sejati. “Navigating Our Future, Together” hanya bermakna jika kata “bersama” mencakup petani, nelayan, dan masyarakat adat — bukan hanya pemerintah dan korporasi.
Para pemimpin di Cebu kini dihadapkan pada pilihan: menggunakan krisis ini untuk memperkuat model lama, atau berani membangun masa depan yang lebih baik.
Sudah saatnya ASEAN memimpin transisi energi — bukan sekadar menjadi korban darinya.
Aryanto Nugroho adalah Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia dan anggota Dewan Global Resource Justice Network. Angela Asuncion adalah Koordinator Asia Pasifik dan Focal Point Mineral Transisi di Resource Justice Network.
Sumber: Eco-Bussines