Jakarta, 23 April 2026 – PATTIRO bersama PWYP Indonesia dan sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam working group energi, sumber daya alam, dan lingkungan Open Government Indonesia (OGI) menyelenggarakan diskusi koordinasi awal antara CSO dan kementerian/lembaga pada 23 April 2026 di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta. Diskusi ini digelar dalam rangka memperkuat komitmen keterbukaan pendanaan hijau di Indonesia. Hadir sejumlah perwakilan instansi, di antaranya Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, Bappenas, dan CSO terkait.
Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) ke-VIII yang terkait dengan capaian keterbukaan informasi pendanaan hijau dan diprakarsai oleh PATTIRO, PWYP Indonesia, INFID, ICEL, Penabulu Foundation, YAPPIKA, Kopel, CELIOS, Pinus, dan Seknas FITRA. Kegiatan ini didukung oleh Uni Eropa Open Government Partnership (EU OGP).
Diskusi ini merupakan wadah untuk menunjukkan komitmen awal kolaborasi antara masyarakat sipil dengan pemerintah dalam mendorong peningkatan keterbukaan informasi pendanaan hijau. Para pihak saling bertukar informasi maupun evaluasi, serta menyambut positif arah kerja sama dan perbaikan keterbukaan di sektor pendanaan hijau.Ramlan dari PATTIRO melihat diskusi ini sebagai ruang sekaligus peluang antarlembaga untuk melakukan data sharing dan integrasi platform. Saat ini, masyarakat sipil telah mengembangkan platform Ecological Fiscal Transfer (EFT) Indonesia. Ramlan melihat platform ini bisa diintegrasikan dengan Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon Indonesia (AKSARA) yang merupakan sistem terbuka informasi pendanaan hijau nasional.
Novi dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas menyambut positif ajakan kolaborasi ini dan juga melihat peluang untuk mengintegrasikan aplikasi tersebut. Selain itu, Novi juga menjelaskan bahwa sejak tahun 2025, Bappenas telah melakukan konektivitas sistem dengan KLH dan BPDLH untuk AKSARA. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat sipil nantinya dapat diberikan akses untuk menginput data dan capaian pendanaan hijau.
Terkait dengan evaluasi aspek keterbukaan, BPDLH mengakui bahwa meskipun pendanaan hijau sebetulnya sudah disampaikan melalui website dan media informasi, penyebarannya belum masif dan tidak menjangkau secara luas. Forum seperti ini menjadi penting untuk menentukan capaian program pendanaan hijau dan informasi yang dibutuhkan publik, sekaligus menjaring masukan dari masyarakat sipil atas keterbukaan informasi pendanaan hijau.
Lebih lanjut,perwakilan BPLDH menyampaikan bahwa pihaknya sudah berupaya melakukan sosialisasi dan pelibatan di berbagai daerah. Meski demikian, mereka berharap masyarakat sipil dapat membantu menyebarluaskan informasi secara lebih luas kepada masyarakat dan daerah.
Di sisi lain, Arga dari Kementerian Kehutanan mengungkapkan bahwa kebutuhan atas pendanaan hijau sangat besar. Untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dibutuhkan Rp204 triliun, sementara kemampuan APBN terbatas. Karena itu,diperlukan dukungan donor internasional, swasta, masyarakat maupun skema pendanaan lain.
Ia menambahkan bahwa mekanisme akses dan skema pendanaan selama ini sifatnya kompetitif, yakni berbasis proposal. Selama ini, pihak yang mengakses yakni perguruan tinggi, CSO, dan pihak lain yang diarahkan oleh donor.
Diskusi ini menunjukkan adanya komitmen awal antarpihak dalam memperkuat keterbukaan informasi pendanaan hijau. Meskipun diakui oleh kementerian/lembaga bahwa masih ada tantangan sinkronisasi antarsistem, namun peluang untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja sama terbuka antara pemerintah dan masyarakat sipil. Untuk itu, diperlukan sejumlah tindak lanjut. Selain hal-hal teknis seperti integrasi data, indikator, dan mekanisme berbagai informasi, perlu dipastikan pula bahwa mekanisme dan penerima manfaat dari pendanaan hijau dilaksanakan secara inklusif.
Penulis: Wicitra D.
Penyunting: Meliana Lumbantoruan