LombokPost – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dalam laporan terbaru bertajuk “Perspektif Perempuan terhadap Perencanaan, Pembangunan, dan Pemanfaatan Listrik dalam Proyek Transisi Energi” paparkan risiko transisi energi bila tak inklusif.
Laporan yang disusun oleh penulis Mouna Wasef serta ditinjau oleh Aryanto Nugroho dan Hasrul Hanif ini memperingatkan bahwa proses transisi energi nasional berpotensi menambah beban fisik dan psikis bagi perempuan jika tidak mengedepankan prinsip keadilan gender.
Beban Ganda dan Kerentanan Perempuan Kajian tersebut menyoroti bahwa perempuan, terutama di pedesaan, memiliki hambatan besar dalam mengakses aset seperti tanah dan modal, yang membatasi kemampuan mereka beradaptasi dengan transisi energi.
Stereotipe pembagian kerja membuat perempuan memikul beban domestik yang jauh lebih besar dibandingkan laki-laki, sehingga menghalangi akses mereka terhadap pekerjaan berbayar, pendidikan, dan pelatihan.
“Posisi perempuan dalam pekerjaan domestik menempatkan mereka di garis depan transisi energi karena merekalah yang paling terkena dampak negatif bahan bakar fosil, seperti risiko kesehatan akibat polusi udara rumah tangga dari penggunaan kayu bakar atau kompor tungku,” tulis laporan tersebut.
Kegagalan dalam mengakses energi bersih juga meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender, terutama saat perempuan harus menempuh perjalanan jauh dan berbahaya untuk mengumpulkan kayu bakar.
Kritik atas Paradigma “Buta Gender” PWYP Indonesia mengkritik paradigma pembangunan infrastruktur energi yang selama ini dinilai “buta gender”.
Laporan ini menemukan bahwa perencanaan kebutuhan listrik sering kali hanya berorientasi pada kepentingan laki-laki, seperti penerangan teras rumah atau pengisian daya ponsel.
Sebaliknya, ruang-ruang aktivitas perempuan seperti dapur, toilet, dan daya untuk pompa air sering tidak menjadi prioritas.
Selain itu, partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih sangat minim karena isu energi sering dianggap sebagai urusan maskulin.
Transisi energi yang adil menuntut restrukturisasi sistem energi untuk memprioritaskan keadilan sosial dan ekonomi, bukan sekadar memenuhi kuota kehadiran perempuan dalam proposal proyek.
Peluang dan Rekomendasi Meski penuh tantangan, transisi energi juga menawarkan peluang untuk membongkar struktur kekuasaan berbasis gender.
Akses listrik yang tepat sasaran dapat meningkatkan produktivitas dan membuka kesempatan kerja bagi perempuan di sektor non-pertanian.
Untuk mencapai transisi yang benar-benar berkeadilan, PWYP Indonesia merekomendasikan beberapa aspek.
Pendekatan Interseksional: Menyadari bahwa tantangan setiap kelompok perempuan (masyarakat adat, lansia, penyandang disabilitas) berbeda-beda.
Partisipasi Bermakna: Menjamin keterlibatan perempuan dalam setiap tahapan perencanaan hingga implementasi kebijakan energi.
Mitigasi Risiko Sosial: Melatih pelaksana proyek mengenai kesetaraan gender dan menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses masyarakat.
Laporan ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menyelaraskan dokumen strategis seperti Comprehensive Investment and Policy Plan (CIPP) JETP dengan realitas kebutuhan kelompok rentan di lapangan.
Publish What You Pay (PWYP) Indonesia adalah koalisi masyarakat sipil yang mendorong tata kelola yang demokratis dan inklusif di sektor energi dan sumber daya alam untuk memajukan keadilan sosial-ekologis.
Didirikan pada tahun 2007 dan resmi terdaftar sebagai badan hukum di Indonesia pada tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumber Daya Ekstraktif, dengan nomor registrasi AHU-AH.01.06-0032012 (Diperbarui), PWYP Indonesia terdiri dari 31 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan regional.
Organisasi-organisasi ini berperan dalam mengakomodasi kepentingan publik dari perspektif masyarakat sipil dan dalam meningkatkan kapasitas mereka untuk berkontribusi secara berkelanjutan pada pengelolaan energi dan sumber daya alam di tingkat nasional, lokal, dan global, guna mencapai keadilan sosial-ekologis.
Sumber: Lombok post