Ketergantungan tinggi terhadap sektor batubara menjadi tantangan besar bagi keberlanjutan ekonomi daerah penghasil batubara, terlebih di tengah dinamika pasar yang terus berubah. Untuk itu, daerah penghasil batubara perlu lakukan diversifikasi atau penganekaragaman sumber ekonomi, tak hanya bergantung batubara.
Martha Jesica Solomasi Mendrofa, Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan, Institute for Essential Services Reform (IESR) mengatakan, keberlanjutan ekonomi daerah-daerah yang bertumpu batubara, seperti Paser, Kalimantan Timur dan Muara Enim di Sumatera Selatan, berisiko di tengah perubahan pasar dan arah transisi energi global saat ini.
“Untuk itu, transformasi ekonomi daerah penghasil batubara perlu diarahkan pada diversifikasi ekonomi lokal yang kompetitif dan saling terhubung,” katanya dalam diskusi bertajuk “Ketergantungan Batubara dan Tantangan Transformasi Ekonomi Daerah,” di Pesta Media 2026.
Dengan begitu, daerah tidak cukup hanya mencari sektor pengganti tetapi perlu membangun sinergi antar sektor agar tercipta nilai tambah ekonomi lokal yang lebih kuat.
Riset IESR berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions, Case Studies Paser and Muara Enim menunjukkan, ketergantungan ini tercermin dari besarnya kontributor dana bagi hasil (DBH) dari pajak dan royalti pertambangan batubara terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), mencapai 20% di Muara Enim dan rata-rata 27% di Paser.
Martha menyebut, di wilayah penghasil batubara, tantangan transisi menjadi makin kompleks karena ketergantungan ekonomi daerah terhadap sektor ini belum diimbangi dengan kesiapan alternatif ekonomi yang memadai.
Kondisi itu, katanya, menimbulkan risiko nyata, seperti risiko kehilangan lapangan kerja dan tekanan untuk menyelesaikan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lama ada.
Sisi lain, perbedaan kepentingan antaraktor terutama dari pemilik modal yang cenderung mempertahankan industri batubara, makin memperlambat proses perubahan.
Keterlibatan masyarakat yang minim, katanya, juga membuat belum terbentuknya visi bersama dalam menghadapi transisi.
“Situasi ini menunjukkan tanpa perencanaan transformasi inklusif dan terarah, daerah-daerah yang bergantung pada batubara akan semakin rentan menghadapi dinamika pasar dan arah transisi energi global,” katanya.
Paradoks kebijakan batubara
Aryanto Nugroho, Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, mengatakan, ketergantungan Indonesia terhadap batubara harus menjadi perhatian serius dalam narasi kedaulatan energi.
Apalagi, katanya, pemerintah sedang mengenjot kebijakan transisi energi, yakni, mengubah penggunaan bahan bakar fosil, seperti batubara dan minyak bumi, menuju energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin maupun air.
Namun, Aryanto menilai, arah kebijakan pemerintah saat ini justru menunjukkan sebuah paradoks.
“Satu sisi, pemerintah punya visi besar mencapai net zero emission sebelum 2050, antaranya akan dilakukan dengan konversi pembangkit listrik tenaga uap ke energi terbarukan, Sisi lain, banyak kebijakan pemerintah bertentangan dengan itu.”
Dia contohkan, tahun lalu Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 314.K/TL.01/MEM.L/2024 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN).
Dalam dokumen itu, pembangkit listrik nasional masih menggunakan energi berbasis fosil, termasuk batubara, hingga 2060.
Selain itu, target bauran energi terbarukan juga mengalami penurunan. Dari sebelumnya mencapai 23% pada 2025, kini jadi sekitar 17-19% dalam Rancangan Peraturan pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional (RPP KEN).
Ketergantungan terhadap batubara juga tercermin dalam kebijakan fiskal. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari mineral dan batubara masih sangat besar, bahkan menyumbang 52,84% dari ekspor. Sementara, pengembangan PLTU masih terus berlanjut dan mendominasi sekitar 85% kapasitas pembangkit listrik nasional.
Ketergantungan tinggi terhadap satu sumber energi, kata Aryanto, menimbulkan pelbagai risiko sistemik. Salah satunya, kerentanan fluktuasi harga komoditas global, yang dapat berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional maupun daerah penghasil.
Di tingkat regional, daerah-daerah yang bergantung pada industri batubara menghadapi risiko ekonomi yang signifikan ketika terjadi penurunan harga atau permintaan global.
Kondisi ini, katanya, dapat memicu penurunan pendapatan daerah, pengangguran, hingga ketimpangan ekonomi.
Suraya Abdulwahab Afiff, Antropolog Universitas Indonesia, , menekankan, solusi yang hanya berorientasi pada penurunan emisi karbon tanpa perbaikan ketimpangan sosial dan ekonomi, tak akan mampu menyelesaikan persoalan secara menyeluruh.
Karena itu, keterlibatan masyarakat menjadi kunci utama dalam keberhasilan transisi energi.
“Transisi yang berkeadilan mensyaratkan keterlibatan aktif dari beragam pihak, mulai dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen dan masyarakat luas.”
Partisipasi ini, katanya, penting agar setiap kebijakan benar-benar memperhitungkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh.
Bagaimana ke depan?
Aryanto menekankan, transformasi energi tidak cukup hanya dengan mengurangi produksi batubara. Lebih dari itu, transformasi harus mencakup penciptaan sumber pertumbuhan baru melalui pengembangan energi terbarukan dan ekonomi berkelanjutan.
“Diversifikasi ekonomi menjadi kunci penting,” katanya.
Upaya itu, tidak boleh hanya bergantung pada pemerintah pusat maupun daerah, juga peran aktif dari swasta, terutama perusahaan-perusahaan energi untuk berinvestasi pada transisi energi.
Dia juga menekankan pendekatan “people and planet centered”, yaitu, kebijakan energi yang berpusat pada perlindungan lingkungan hidup dan pemenuhan hak-hak masyarakat maupun pekerja.
“Dengan pendekatan ini, transisi energi diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, juga keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan,” kata Aryanto.
Sumber: Mongabay