Koordinator Nasional

Koordinator Nasional adalah pelaksana harian dari kebijakan Koalisi Nasional PWYP Indonesia (Pasal 24). Koordinator Nasional dipilih dan ditetapkan dalam Rapat Umum Anggota (RUA) untuk masa jabatan 4 (empat) Tahun dan hanya dapat dipilih kembali selama satu periode berikutnya.

Fungsi

Koordinator Nasional berfungsi mengkonsolidasikan koalisi, memfasilitasi anggota, mengkomunikasikan isu-isu yang menjadi lingkup kerja Koalisi Nasional PWYP Indonesia, dan melakukan pengembangan kapasitas koalisi di bawah pengarahan Badan Pengarah

Tugas

  • Menjadi penghubung interaksi dan komunikasi dengan jaringan PWYP Global, regional, negara lain, dan jaringan lain
  • Memberikan bantuan/fasilitasi kebutuhan anggota-anggota
  • Menjalin komunikasi koalisi, termasuk di dalamnya melakukan pengumpulan data dan informasi tentang sektor sumberdaya ekstraktif, serta pengumpulan data dan informasi produk dan kegiatan anggota
  • Melakukan advokasi kebijakan di tingkat nasional dan memfasilitasi advokasi di tingkat daerah yang dilakukan oleh anggotanya
  • Melakukan pengembangan kapasitas anggota
  • Menyelenggarakan administrasi keanggotaan, mitra, pengamat, dan kegiatan koalisi
  • Mengupayakan sumber-sumber pendanaan bagi pelaksanaan fungsi dan tugasnya
  • Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Koalisi Nasional PWYP Indonesia

Kewenangan

  • Menjalankan rencana kerja dan anggaran tahunan yang telah disetujui oleh Badan Pengarah
  • Menunjuk organisasi anggota untuk menjalankan kegiatan yang telah ditetapkan
  • Mengangkat staf bidang program, keuangan, administrasi serta pengendalian internal
  • Meminta informasi dan dokumentasi dari anggota
  • Mewakili Koalisi Nasional PWYP Indonesia dalam forum internasional, nasional, lokal dan kepada para pihak
  • Mengelola program dan anggaran Koalisi Nasional PWYP Indonesia
  • Memakai simbol dan perangkat kerja Koalisi Nasional PWYP Indonesia
  • Mengatasnamakan Koalisi Nasional PWYP Indonesia untuk tujuan penggalangan dana, resolusi konflik, mediasi, lobby, advokasi, dan kampanye serta mewakili organisasi dalam perjanjian dan perikatan dengan pihak lain.

Profil Koordinator Nasional

Aryanto Nugroho

Aryanto Nugroho adalah Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia untuk periode 2020-2024 dan 2024-2028. Bergabung sejak 2014, Aryanto telah berperan dalam melaksanakan sejumlah program dan agenda advokasi PWYP Indonesia. Ia mewakili masyarakat sipil dalam Tim Pelaksana Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif (EITI) Indonesia 2015-2022; terlibat sebagai Ahli dan Tim Evaluator untuk Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia 2017-2019; serta berpengalaman sebagai Co-Chair Masyarakat Sipil (C20) Indonesia pada Kepresidenan G20 Indonesia 2022.

Saat ini, ia bertanggung jawab sebagai salah satu anggota Komite Pengarah (Steering Committee/SC) Open Government Partnership Indonesia (OGI) 2023-2024; anggota Komite Pengarah di Asia Network for People’s Energy (ANPE), platform jaringan yang bertujuan menyatukan organisasi masyarakat sipil (OMS) di kawasan Asia Tenggara untuk mengatasi kesenjangan dan tantangan transisi energi yang adil di tingkat negara dengan perspektif regional dan tindakan terarah; serta anggota Komite Pengarah di Asia-Pacific Transition Mineral Accountability (APTMA) Working Group, jaringan yang terdiri dari OMS di Australia, Indonesia, India, Kazakhstan, Mongolia, dan Filipina, yang bekerja sama untuk memperkuat uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh rantai pasok energi hijau, memastikan komunitas terpinggirkan dan rentan terhadap iklim yang menjadi tuan rumah bahan baku dilindungi dalam Transisi Energi yang Adil.

Ia terlibat dalam pemantauan energi dan sumber daya alam bersama KPK, pemerintah nasional dan daerah, serta komunitas OMS, serta memiliki pengalaman memfasilitasi kelompok multistakeholder di tingkat regional, nasional, dan lokal untuk memperoleh informasi, memetakan isu-isu kritis, dan mencari masukan untuk mengatasi masalah.

Sebelum bergabung dengan PWYP Indonesia, ia bekerja untuk PATTIRO Semarang untuk mempromosikan anti-korupsi dan integritas serta mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif terhadap gender dan inklusif. Aktivitas pengorganisasian telah dimulai sejak masa kuliah. Aryanto pernah menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro.

Maryati Abdullah

Maryati Abdullah, adalah Koordinator Nasional di Publish What You Pay Indonesia. Perempuan kelahiran Sukoharjo-Solo ini memiliki latar belakang pendidikan Kimia di Universitas Gajah Mada, serta Magister Ekonomi Perencaan dan Kebijakan Publik di Universitas Indonesia dengan minat khusus pada Ekonomi Globalisasi. Maryati memiliki latar belakang keahlian dan pengalaman di isu-isu keterbukaan informasi, transparansi penerimaan sumber daya alam, perencanaan pembangunan ekonomi dan kebijakan publik, corporate standar dan pembangunan berkelanjutan, serta tata kelola industri ekstraktif Migas, Pertambangan dan sektor sumber daya alam lainnya. Semasa mahasiswa, Maryati pernah menjadi Ketua Senat/Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UGM. Sebelum di PWYP Indonesia, Maryati bekerja di PATTIRO sebagai program manager untuk isu-isu transparansi dan pembangunan, dan pernah di Parliament Watch (PARWI) DIY sebagai kepala divisi penelitian dan pengembangan. Maryati pernah ditunjuk menjadi wakil masyarakat sipil di Tim Multipihak EITI Indonesia di Kemenko Perekonomian RI; terlibat sebagai Tim Inti Open Government Indonesia di Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian Pembangunan (UKP4) RI; dan pada periode 2013-2014, Maryati menjadi anggota Steering Committee Open Government Partnership (OGP) di tingkat global.

Ridaya Laode Ngkowe

Ridaya Laodengkowe, Mantan Kordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Periode Tahun 2008 – 2012, setelah sebelumnya mejadi anggota dan wakil kordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW). Ia adalah alumnus jurusan Perencanaan Pengembangan Wilayah Fakultas Geografi, Universitas Gadjah Mada (1994 – 2000). Tahun 2003 – 2004 menjadi Ford Foundation’s fellow dalam International Fellowship Program untuk belajar tingkat lanjut (MA) di bidang International Political Economy di Graduate School of Political Science and International Studies (POLSIS) University of Birmingham (UK) dengan disertasi “Politics of Macroeconomic Management in Indonesia 1980s and Onwards”.

Saat ini, selain menjadi specialist pengembangan riset kebijakan di sebuah proyek penguatan system representasi politik di Indonesia, juga menjadi Ketua Badan Pekerja Perkumpulan IDEA yang berbasis di Yogyakarta, lembaga tempatnya memulai kiprah di gerakan masyarakat sipil (1998-2002). Meminati isu-isu politik pembangunan, transparansi dan akuntabilitas industry ekstraktif dan penguatan kelembagaan organisasi nir-laba.