Hilirisasi Tambang Masih Mengambang

JAKARTA - Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menyatakan, program hilirisasi bahan mineral tambang hingga saat ini masih mengambang. Belum ada…

Read More

Ini Dampak Negatif Jika Pemerintah Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah melonggarkan kembali ekspor konsentrat mendapat respons dari sejumlah kalangan. Salah satunya, organisasi…

Read More

Pemerintah Diperkirakan Bakal Kembali Perlonggar Ekspor Konsentrat

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar yakin bahwa…

Read More

Hilirisasi Tambang Cegah Eksploitasi Sumber Daya Alam Indonesia

Hilirisasi bahan mineral tambang menurut Publish What You Pay (PWYP) Indonesia dapat melindungi Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia.

Read More

Rencana Pemerintah Buka Ekspor Mineral Mentah Diprotes Pengusaha Smelter

Jakarta - Dalam rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu bara, ada usulan untuk kembali membuka ekspor mineral…

Read More

Susah Listrik Bikin Pengusaha Lelet Bangun Smelter

Jakarta - Sejak dikeluarkannya UU Nomor 4 Tahun 2009, pemerintah memberikan tenggat waktu perusahaan-perusahaan tambang melakukan hilirisasi dengan…

Read More

Kebijakan Ekspor Konsentrat dengan Bayar Bea Keluar Dinilai Tak Adil

Merdeka.com - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP), Maryati Abdullah mengaku tidak setuju dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah…

Read More

Pemerintah Diminta Batasi Volume Ekspor Konsentrat

JAKARTA, KOMPAS.com – Organisasi non-pemerintah Publish What You Pay (PWYP) mengusulkan adanya pembatasan volume ekspor konsentrat. Koordinator…

Read More

Bupati Sandera Penuntasan IUP

JAKARTA, KOMPAS — Penuntasan sekitar 3.000 izin usaha pertambangan mineral dan batubara bermasalah molor akibat keengganan para bupati menyerahkan…

Read More

Ribuan Izin Tambang Tak Penuhi Standar, KPK: Untuk Kepentingan Siapa Sih?

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di balik penerbitan Surat Keputusan (SK) dan izin…

Read More