Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang…
Valuasi Ekonomi Lingkungan dalam Kebijakan Publik
Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun dalam pengambilan kebijakan publik lingkungan sering kali diabaikan. Aspek…
Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?
Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu…
Tata Kelola Industri Ekstraktif dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Tata kelola hutan dan lahan selama ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan nasional, di…
Peningkatan Kualitas Transparansi Data Industri Ekstraktif Bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil
Manfaat keterbukaan informasi publik dapat diukur dari seberapa besar atensi pengguna (users) dalam mengetahui, memanfaatkan, maupun memberi umpan…
Urgensi Kebijakan Satu Data di Provinsi NTB
Pemerintahan yang terbuka akan mendorong terwujudnya partisipasi aktif masyarakat terhadap pemerintah, serta akan mendorong terwujudnya birokrasi…
Diskusi Publik The Brooking Institute: Menggunakan Data Industri Ekstraktif untuk Mengatasi Kesenjangan dan Memperkuat Akuntabilitas
Pada tanggal 24 Oktober (2019), The Brooking Institute untuk Africa Growth Initiative bersama dengan Oxfam, The Natural Resource Governance…
Peran dan Partisipasi Masyarakat Dalam Perda Pertambangan Provinsi NTB
Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada bulan September tahun 2019 telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan…
Diskusi Publik: Kebijakan Strategis Tata Kelola Pertambangan dalam Pemerintahan Era Kedua Jokowi 2020 – 2024
Indonesia baru saja menyelesaikan gelaran pesta demokrasi Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019 yang menetapkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin sebagai…
Akselerasi Pelaksanaan Keterbukaan Beneficial Ownership di Indonesia
Dalam upaya percepatan pelaksanaan keterbukaan Beneficial Ownership (BO) di Indonesia, PWYP Indonesia bersama Sekretariat Extractive Industry…
Subscribe Newsletter
Dapatkan kabar terbaru kami setiap bulan! dengan mengikuti newsletter kami.