16 Februari 2026
Menakar Relevansi EITI di Tengah Penyusutan Ruang Sipil
Jakarta – Sebagai bagian dari koalisi global Resource Justice Network (RJN), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia turut berpartisipasi aktif dalam seri webinar internasional…
30 Januari 2026
Dari Proyek Strategis Nasional, Praktik Biogas Hingga Kemelut Tambang Batuan: Mengulik Paradoks Ambisi Transisi Energi di Pulau Lombok
Lombok, 26 - 30 Januari 2026 - PWYP Indonesia bersama Gema Alam berkolaborasi dalam produksi video dokumenter bertajuk Kepemimpinan Perempuan dalam Penggunaan Energi Terbarukan…
13 Januari 2026
Mengawal Transisi G20 PWYP Indonesia Dorong Akuntabilitas dan Inklusi Menuju Presidensi AS 2026
Jakarta, 13 Januari 2026 – Memasuki awal tahun 2026, arah kebijakan global mengalami pergeseran signifikan seiring dengan transisi kepemimpinan G20 dari Afrika Selatan ke Amerika…
12 Desember 2025
Menyelaraskan Kebijakan Energi Nasional dan Daerah: Langkah NTT Menuju Transisi Energi Berkeadilan
Kupang - Workshop Progres Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) Pasca Revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan Kesesuaian Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Nusa Tenggara…
11 Desember 2025
Mendorong Transisi Energi Berkeadilan melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder
Kupang, 11 Desember 2025 – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bersama Sekretariat Just Energy Transition Partnership (JETP) Indonesia dan Indonesian Center for Environmental…
4 Desember 2025
Diskusi Panel Kejati Kaltim: Penguatan Tata Kelola dan Penegakan Hukum Pertambangan Batubara
Samarinda, 4 Desember 2025 - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menyelenggarakan Diskusi Panel Tata Kelola dan…
1 Desember 2025
Koalisi Masyarakat Sipil Sampaikan Rekomendasi RUU EBET ke Komisi XII DPR RI
Sejumlah organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Energi Bersih menyampaikan berbagai masukan terhadap Rancangan Undang-Undang Energi Baru…
28 November 2025
Desakan Moratorium Izin Tambang Menggelora di Borneo
Pontianak - Desakan agar pemerintah segera memberlakukan moratorium izin pertambangan terus menguat. Kali ini, suara tersebut datang dari Pulau Kalimantan, wilayah yang sejak lama…
27 November 2025
Bappenas Dukung Usulan Moratorium Izin Tambang
Jakarta - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI menyatakan dukungan terhadap rekomendasi Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mengenai moratorium izin…
27 November 2025
Mendorong Penataan Ulang Sektor Batu Bara Indonesia Dalam Kerangka Transisi Energi
Jakarta – Publish What You Pay (PWYP) Indonesia mendiseminasikan hasil kajian tata kelola sektor batu bara yang dilakukan selama kurang lebih satu tahun melalui sebuah diskusi…









