Kemampuan masyarakat untuk memahami metode audit sosial perlu diasah. Hal itu bertujuan untuk mengukur efektifias, manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan, terhadap perencanaan dan pelaksanaan program kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Perusahaan.

Karenanya, SOMASI NTB dan PWYP Indonesia menyelenggarakan pelatihan audit sosial bertema “Program Pengentasan Kemiskinan Bagi Community Center.” Kegiatan tersebut berlangsung pada Senin, (27/4) lalu.

Andi Irma, pendamping Community Center di Desa Kertasari mengemukakan, banyak bantuan dari program penanggulangan kemiskinan yang masuk ke desa, namun tidak tepat sasaran. “Warga yang layak mendapat bantuan malah tidak dapat, begitu juga sebaliknya,” ujar Andi. Selain itu, masalah lainnya adalah fungsi BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang kurang efektif dalam memantau kinerja pemerintah desa.

“Sebetulnya aktivitas audit sosial sudah dijalankan oleh warga, namun dengan pelatihan ini diharapkan kapasitas masyarakat dapat makin bertambah,” ungkap Ulfah, pendamping Community Center di Desa Anyar. Menurut dia, partisipasi warga di Desa Dasan Anyar cukup tinggi, juga pemerintah desa yang kooperatif, mau terbuka terhadap masyarakat.

Di Desa Anyar sendiri sebenarnya kegiatan audit sosial pernah dilakukan saat adanya bantuan pemasangan listrik gratis dan biogas. Latar belakang dilakukan audit sosial, karena realisasi jumlah bantuan yang diterima warga tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan. “Dengan audit sosial ini, harapannya bisa mengurangi beban masyarakat miskin di sekitar wilayah tambang,” kata Ulfah.

Untuk diketahui, terdapat dua desa yang masuk di wilayah lingkar tambang PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) yakni, Desa Kertasari dan Desa Dasan Anyar. Di dua desa inilah pelatihan audit sosial terhadap program penanggulangan kemiskinan pemerintah dan CSR perusahaan tambang digelar. Upaya mendorong transparasi ini juga memanfaatkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, sehingga warga bisa meminta informasi publik terhadap badan publik terkait.

Selain memantau program pemerintah, audit sosial ini juga untuk mengakses informasi tentang program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan tambang. “Pengelolaan dana CSR tidak sepenuhnya didasarkan atas kebutuhan warga lingkar tambang. Bahkan dana-dana CSR digunakan untuk membiayai proyek-proyek megah yang kurang relevan dengan maksud kesejahteraan dan kemakmuran, sebut saja pembangunan GOR dengan biaya Rp. 77,5 miliar,” kata Deni Wan Putra, Project Officer Program Reversing Resource Curse dari Somasi NTB. Adanya audit sosial yang dilakukan warga, diharapkan menjadi langkah konkret partisipasi warga dalam mendorong penanggulangan kemiskinan yang lebih optimal di wilayah sekitar tambang.

Link terkait :

1. Reversing the Resource Curse Indonesia