PWYP Indonesia membagi pengalamannya soal penerapan akuntabilitas sosial pada industri ekstraktif dalam global forum akuntabilitas sosial (GPSA) di Washington DC, akhir Mei lalu. Pada kesempatan itu, Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah menceritakan pengalaman Indonesia khususnya peran masyarakat sipil dan pemangku kebijakan dalam mendorong EITI dan reformasi tata kelola industri ekstraktif.
Selain itu, Maryati juga menyoroti pentingnya peran masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah dalam melakukan monitoring akuntabilitas sosial penerimaan dari SDA untuk ditransformasi menjadi kesejahteraan sosial. Menurut dia, akuntabilitas sosial yang efektif di sektor ekstraktif mengharuskan masyarakat mempunyai informasi, pemahaman, dan kesempatan yang diperlukan untuk terlibat dalam setiap tahapan rantai industri ekstraktif.
Pemerintah dan perusahaan perlu menyediakan data dan kesempatan agar publik bisa terlibat. “PWYP Indonesia membuat sebuah platform pengawasan publik yaitu “Open Mining”, sebuah aplikasi di mobile phone untuk mengakses data dan kinerja perusahaan di industri ekstraktif,” kata dia.
Hadir pembicara lain dalam sesi diskusi tersebut adalah Open Contracting Partnership Gavin Hayman, Profesor dari Pontifical University of Lima (PUPC) Ana Bonzena Sabagol, PWYP Mauritania Baaliou Coulibaly, Department of Interior, US Government Paul Mussenden, dan Chevron Johanna NessethTutte.
Agenda GPSA tahun 2016 ini ditujukan untuk mengumpulkan praktisi, CSO, pemerintah, institusi akuntabilitas, akademisi, sektor private, dan donor untuk berbagi ide dan pengalaman masing-masing dalam menerapkan akuntabilitas sosial. Forum ini didesain untuk menjadi ruang bagi jaringan partner global untuk mendiskusikan trend dan tantangan saat ini, dan saling belajar satu sama lain.
Peserta juga bisa berbagi pengalaman tentang dampak dan merefleksikan cara dalam mendorong agenda akuntabilitas sosial. Tahun ini, forum GPSA fokus pada: 1) Institusi yang inklusif, transparan, dan akuntabel; 2) Kolaborasi negara dan masyarakat dalam akuntabilitas sosial, 3) Belajar dari manajemen adaptif.
“Akuntabilitas sosial merupakan sebuah jembatan bagi masyarakat dan negara. Sebuah hubungan antara supply side dari pemerintah dan demand side dari masyarakat, dan membutuhkan perhatian khusus untuk melanjutkan fungsi dan kekuatannya,” kata Profesor John Gaventa (Institute for Development Studies, University of Sussex) dalam GPSA Global Partners Forum 2016. Terdapat ilustrasi gambar jembatan yang mencoba merangkum dan menangkap spirit dari keseluruhan forum diskusi.