Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat sangat diperlukan dalam pengawasan kegiatan pertambangan, mengingat aktivitas pertambangan dapat memicu terjadinya kerusakan lingkungan, serta berdampak…

Pelatihan Audit Sosial Sedulur Kendeng: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan

Peran serta masyarakat diperlukan untuk memastikan implementasi kebijakan pembangunan yang tepat dan berkeadilan. Hal ini tertuang dalam PP No.45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam…

Mengakses Informasi Izin Pertambangan: Aksi Jamhur yang Menginspirasi

Ditulis oleh: Abdurrahman Wahid, Knowledge Manager SOMASI NTB “Industri pertambangan telah merusak lingkungan,” kata Jamhur tentang kondisi lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Publish What…

PWYP Resource Center: Memahami Transfer Pricing bagi Masyarakat Sipil

Lebih dari 60% dari nilai perdagangan dunia dihasilkan dari transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multi-nasional dengan menggunakan skema transfer pricing, yakni dengan cara mengalihkan laba…

Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng

Belasan tahun lamanya, perempuan-perempuan pejuang Kendeng telah banyak terlibat dalam aksi dan kegiatan merawat dan menyelamatkan pegunungan Kendeng. Aspirasi perempuan sudah banyak disampaikan,…

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan Melalui Pemanfaatan Dokumen Perizinan

Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB sedang membuka pelatihan "Memahami Tata Kelola Pertambangan dan Ruang Partisipasi untuk Pengawasan bagi Komunitas," 20-21 Maret 2019. Partisipasi masyarakat…

Upaya Mencegah Benturan Kepentingan dan Praktik Monopoli Melalui Pengungkapan Beneficial Ownership

Sektor Sumber Daya Alam (SDA) merupakan sektor yang rawan terjadi benturan kepentingan (Conflict of Interest) dan praktik monopoli. Pengungkapan informasi mengenai penerima manfaat sesungguhnya atau…

Memahami dan Mendorong Keterbukaan Data Beneficial Ownership di Sektor Ekstraktif

Di tahun 2016 Panama Papers mengungkap nama-nama pejabat publik dan pemimpin dunia, termasuk 1038 wajib pajak asal Indonesia, yang menunjukkan bahwa korporasi bisa dijadikan sebagai alat untuk…

Pemetaan Beneficial Ownership bagi Pegiat Anti Korupsi

Tindak pidana korupsi, khusunya berkaitan dengan kejahatan korporasi seringkali sulit terungkap akibat struktur kepemilikan yang didesain secara rumit dan bertingkat guna menyamarkan pemilik manfaat…