*Tulisan ini merupakan pandangan pribadi penulis

Dewan Energi Nasional (DEN) mendefinisikan ketahanan energi sebagai suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi, akses masyarakat terhadap energi pada harga terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup (DEN, 2015). Tingkat ketahanan energi suatu negara berbeda-beda, termasuk aspek, indikator dan teknik penilaiannya. DEN pada akhir 2014 yang lalu baru saja menerbitkan buku tentang Ketahanan Energi Nasional, yang menggambarkan situasi (secara kuantitatif) ketahanan energi nasional di tahun 2013 – 2014, yang didasarkan pada aspek 4A yaitu Availability, Accessibility, Acceptability dan Affordability.

Availability merupakan ketersediaan sumber energi dan energi baik dari domestik maupun luar negeri. Accessibility menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mengakses sumber energi, infrastruktur jaringan energi, termasuk tantangan geografik dan geopolitik. Affordability meliputi biaya investasi di bidang energi, mulai dari biaya eksplorasi, produksi dan distribusi, hingga biaya yang dikenakan kepada konsumen. Sedangkan Acceptability memperhatikan penggunaan energi yang peduli lingkungan, termasuk penerimaan masyarakat (seperti nuklir). Selain itu juga mempertimbangkan jenis energi yang digunakan publik, infrastruktur, tingkat pemanfaatan energi dan lingkungan hidup.

DEN menggunakan konsep 4A untuk mengukur ketahanan energi karena mampu mengakomodasi sisi suplai (penyediaan), penggunaan/pemanfaatan (demand), infrastruktur dan harga keekonomian komoditas energi. Konsep ini juga digunakan oleh APERC (The Asia Pacific Energy Research Center) dalam menilai ketahanan energi. DEN mengukur nilai ketahanan energi Indonesia dengan menggunakan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) yang meliputi 20 indikator ketahanan energi. Aspek availability terdiri dari: Cadangan dan Sumber Daya Migas, Cadangan dan Sumber Daya Batu bara, Impor Minyak Mentah, Impor BBM/ LPG, Cadangan BBM/LPG Nasional, Cadangan Penyangga Energi, Pencapaian Energi Mix (TPES) dan DMO Gas dan batu bara. Aspek accesstability yaitu Penyediaan BBM/LPG, Penyediaan Gas Bumi, Penyediaan tenaga Listrik, Pelayanan Distribusi Gas Bumi dan Pelayanan Listrik. Aspek affordability: Harga Gas Bumi, Harga BBM/LPG, Harga Listrik dan Produktivitas Energi. Aspek acceptability: Peranan EBT, Efisiensi Energi dan Intensitas GRK.

Pada artikel ini penulis memfokuskan pembahasan pada salah satu dari sumber energi yang cukup menjadi sorotan publik saat ini, yakni minyak bumi. Bagaimana dan sejauh apa peran minyak bumi dalam strategi ketahanan energi nasional?. Penulis akan memaparkan dari sisi perkembangan kondisi dan strategi pencapaian energi mix dari minyak bumi, situasi dan tantangan strategi pencadangan, serta dan juga beberapa aspek yang menjadi tantangan dari strategi ketahanan energi nasional, seperti ketersediaan kilang,

Kebijakan Energi Nasional
Secara umum kebijakan energi Indonesia tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menggantikan Peraturan Presiden (Perpres) 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional. KEN disusun sebagai pedoman untuk memberi arah pengelolaan energi nasional, guna mewujudkan kemandirian energi dan ketahanan energi nasional dan untuk mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan energi didasarkan pada prinsip keadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian energi dan ketahanan energi nasional. KEN dilaksanakan sampai tahun 2025 dan 2050.

Beberapa kebijakan utama KEN antara lain:

1. Mengubah paradigma energi yang semula sebagai komoditi menjadi modal pembangunan,
2. Memprioritaskan penggunaan energi baru terbarukan serta meminimalkan penggunaan 
minyak bumi dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi dan mengandalkan batu bara 
sebagai pasokan energi nasional,
3. Mengurangi ekspor energi fosil secara bertahap terutama gas dan batu bara, dan menetapkan 
batas waktu untuk memulai menghentikan ekspor,
4. Mengurangi subsidi BBM dan listrik secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli 
masyarakat tercapai serta mengalihkan subsidi untuk energi terbarukan,
5. Mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan cadangan strategis energi, di samping memastikan ketersediaan cadangan operasional oleh badan 
usaha.

Terkait minyak bumi, secara spesifik KEN menghendaki penggunaan energi baru terbarukan sebagai prioritas dengan meminimalkan penggunaan minyak bumi. Di sisi lain, didorong pengoptimalan pemanfaatan gas bumi dan batubara, sebagai substitusi dari minyak bumi. Sedangkan di sektor hilir, KEN mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi subsisi BBM (dan listrik) secara bertahap sampai dengan kemampuan daya beli masyarakat tercapai serta mengalihkan subsidi untuk energi terbarukan. KEN juga mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan Cadangan Penyangga Energi (CPE) dan cadangan strategis energi, termasuk diantaranya bersumber dari minyak bumi.

Bauran Energi Minyak : Cenderung Menurun Namun Perlu Diwaspadai
KEN menetapkan target bauran energi primer tahun 2025 dan tahun 2050. Target bauran energi merupakan sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi primer serta sebagai arah pengelolaan energi nasional. Langkah-langkah pencapaian target bauran KEN dijabarkan dalam Rencana Umum Energi Nasional yang kini sedang disiapkan oleh Pemerintah dan DEN. Target bauran energi primer untuk 2025, 2030 hingga 2050 dapat dilihat pada gambar berikut ini:

KEN memproyeksikan penyediaan energi primer akan mencapai 400 million tonnes of oil equivalent (Mtoe) pada tahun 2025, 480 Mtoe tahun 2030 dan 1.000 Mtoe pada tahun 2050. KEN akan mendorong pengurangan penggunaan minyak dengan cara meningkatkan produksi batu bara dan energi baru terbarukan (EBT), sedangkan produksi gas alam diharapkan akan meningkat menjadi 88 Mtoe tahun 2025 dan pada tahun 2050 diharapkan bisa dihasilkan 240 Mtoe. Pada tahun 2025 dan 2030 batu bara diproyeksikan menjadi sumber energi utama dengan share 30% tetapi kemudian ketergantungan energi fosil akan dikurangi, sebagai gantinya pada tahun 2050 energi baru terbarukan diharapkan menjadi sumber energi utama dengan porsi mencapai 31%.

Minyak mendominasi suplai energi primer di Indonesia, tetapi prosentasenya terus mengalami penurunan, pada tahun 2000 porsi minyak mencapai 59,6% dari total suplai energi primr di Indonesia, kemudian prosentasenya turun menjadi 46,08% tahun 2013. Pada kurun waktu yang sama, batu bara mengalami kenaikan 17,99%, sedangkan EBT dan gas mengalami penurunan 0.03% dan 4,40%. Tahun 2013 energi final paling besar dikonsumsi oleh industri 42,12%, kemudian transportasi 38,80%, rumah tangga 11,56%, komersial 4,25% dan lainnya 3,26%. Konsumsi energi meningkat setiap tahun seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Meski sejak dikeluarkannya Perpres 05/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional hingga 2014 secara umum prosentasi Minyak dalam bauran energi nasional tercatat menurun. Gambar.2 Berikut merupakan capaian bauran energi selama 2007 hingga 2014 (*angka sementara):

Meski secara keseluruhan bauran energi Minyak jika dibandingkan tahun 2007 memiliki kecenderungan menurun sebesar 1,6%, namun khusus di tahun 2014 prosentasenya mengalami kenaikan hingga 1,2 %. Hal tersebut menurut penulis dipengaruhi oleh menurunnya prosentase bauran penggunaan gas dan hidropower, dikarenakan sumber energi tersebut satu sama lain bersifat saling mengsubstitusi.

Kenaikan prosentase Minyak dalam bauran energi nasional dari tahun 2013 hingga 2014 ini patut diwaspadai, karena jika kecenderungannya terus menaik, maka target Kebijakan Energi Nasional untuk mengurangi penggunaan minyak bumi akan terancam gagal. Kekhawatiran tersebut terutama juga didukung oleh semakin naiknya subsidi energi secara keseluruhan, terutama karena terus bertambahkan populasi penduduk. Tercatat subsidi energi naik sebesar 3.3% dibanding tahun 2013 (sebesar 299,8 Triliun Rupiah).

Strategi Pencadangan Minyak : tingkat pengembalian cadangan yang terus menurun di bawah angka patokan tertinggi. Cadangan minyak bumi Indonesia tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Cadangan paling besar berada pada wilayah Sumatera Bagian Tengah dan Jawa Timur. Gambar.3 di bawah ini merupakan peta cadangan minyak dan gas bumi tahun 2014.

gambar ketiga
Gambar 3. Peta Cadangan Migas Tahun 2014. Sumber : Kementerian ESDM, diolah oleh Dewan Energi Nasional (www.den.go.id)

Pada tahun 2014 cadangan minyak bumi Indonesia tinggal 7.375,10 million stocks tank barrels (MMSTB), terdiri dari cadangan terbukti 49,14% dan cadangan potensial 50,86%. Cadangan terbukti merupakan cadangan yang memiliki tingkat kepastian paling tinggi, informasi bawah permukaannya lebih lengkap jika dibandingkan cadangan potensial. Cadangan terbukti terbagi menjadi 2, yaitu cadangan terbukti yang sudah dikembangkan dan cadangan terbukti yang belum dikembangkan. Cadangan terbukti Indonesia sebesar 3.624,30 MMSTB sedangkan cadangan potensial jumlahnya lebih tinggi 3.750,90 MMSTB. Cadangan 2014 tersebut turun 2,3% dibanding tahun 2013.

Jika cadangan terbukti minyak bumi 3.624,30 MMSTB dibagi dengan produksi minyak bumi tahun 2014 (angka sementara) yaitu 289,81 million barrels (mb), dengan asumsi jumlah produksi dan cadangan terbukti sama dengan situasi sekarang per tahun, maka produksi minyak kita hanya akan bertahan selama 12,5 tahun. Dengan demikian, posisi cadangan sumber daya minyak kita telah berada di bawah angka patokan tertinggi untuk minyak bumi, yakni 15 tahun.

Pada tahun 2014 rasio penggantian cadangan minyak dan gas bumi (reserve replacement ratio) kita mencapai 49,75% – artinya dari 100 barel minyak yang diproduksi hanya bisa ditemukan cadangan minyak sebesar 49,75 barel. Ratio penggantian cadangan ini lebih rendah dari patokan tertinggi yang nilai seharusnya > 1. Ratio penggantian cadangan 2014 ini jauh lebih rendah dari tahun 2013 lalu yang masih berada di angka 81,7 %.

Berdasarkan potret situasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa strategi pencadangan minyak bumi kita saat ini berada pada posisi kritis. Hal tersebut diindikasikan dengan posisi cadangan dan rasio penggantian yang berada di bawah angka patokan tertinggi nasional yang ditetapkan oleh Dewan Energi Nasional. Dimana DEN menetapkan indikator cadangan terbukti minyak bumi minimal 15 tahun dan rasio penggantian cadangan minyak bumi > 1 (produksi minyak lebih kecil dari penemuan cadangan). Dengan demikian, maka tantangan ketahanan energi untuk minyak bumi yang penting untuk segera diselesaikan adalah menambah cadangan minyak bumi sembari menaikkan ratio pengembalian cadangan dengan mengatur produksi.

Rekomendasi Kebijakan
Dari potret situasi ketahanan energi yang digambarkan dari sisi capaian bauran energi dan tantangan strategi pencadangan minyak yang dihadapi oleh Indonesia, penulis merekomendasikana beberapa hal sebagai berikut :
1. Pengembangan energi baru terbarukan harus terus digalakkan dengan penambahan anggaran serta strategi dan program yang tepat sasaran, agar bauran energi primer dari minyak mentah terus menurun – sehingga strategi energi nasional tercapai
2. Strategi pengalihan sumber energi yang berasal dari minyak mentah (substitusi energi primer minyak mentah) harus konsisten dan dilakukan secara serius, misalnya dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pengembangan energi substitusi dari minyak terutama gas dan mikrohydro yang tingkat cadangan dan ketersediaannya memadai
3. Strategi pencadangan minyak, diantaranya dengan menaikkan rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio) tidka hanya difokuskan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, melainkan secara jangka panjang juga harus difikirikan untuk strategi ketahanan dan pertahanan energi
4. Perlu adanya strategi khusus dalam pengembangan penelitian dan pencarian cadangan minyak guna memenuhi strategi pencadangan dan ketahanan energi nasional jangka menengah dan panjang.