Masukan untuk Pemerintah Soal Pembebasan Sanksi Kompensasi DMO Batu Bara


Kebijakan Kementerian ESDM yang menghapus sanksi untuk pengusaha batu bara yang tidak memenuhi kuota Domestic Market Obligation (DMO) 2020 adalah…

Dorong Transparansi Pajak, Indonesia Perlu Lakukan Ini


TRANSPARANSI pajak merupakan isu yang lama menjadi diskursus publik di tingkat internasional. Berbagai strategi dan terobosan telah dilakukan oleh…

Proses Perpanjangan dan Pemberian IUPK Kepada PT Arutmin Dipertanyakan


Siaran Pers Selasa, 4 November 2020 Jakarta – Seperti diduga sebelumnya, pemerintah akhirnya memberikan Surat Keputusan (SK) perpanjangan dan…

Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat Bergabung dalam Kemitraan Global untuk Mendorong Pemerintahan yang Terbuka


Siaran Pers Bersama 23 Oktober 2020 Nusa Tenggara Barat, Indonesia - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Kabupaten Sumbawa…

Presiden dan Pimpinan DPR Bertanggungjawab atas Kesesatan Informasi UU Cipta Kerja di Masyarakat


Press Release Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) Jakarta, 11 Oktober 2020 Sejumlah organisasi masyarakat sipil dan para aktivis yang…

Omnibus Law: “Cacat” Prosedur dan Berimplikasi Buruk Terhadap Tata Kelola SDA


Siaran Pers Untuk disiarkan pada tanggal 7 Oktober 2020 dan setelahnya. Jakarta – Lagi dan lagi, publik dikejutkan dengan pengesahan Omnibus Law…

Pembubaran Tim Transparansi Industri Ekstraktif Sangat Disayangkan, di Tengah Lesunya Kinerja Sektor Energi dan Ekstraktif.


Siaran Pers 067/Ex-J/SP/Koord/VII/2020 Untuk diberitakan pada 23 Juli 2020 dan setelahnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden…

Tim Pelaksana EITI Siap Kawal Transisi EITI Indonesia


Jakarta – Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Maju Periode Tahun…

Usulan Pelaku Usaha Batu Bara untuk Relaksasi Royalti Dinilai Melukai Rasa Keadilan


Jakarta, 5 Juni 2020 - Koalisi PWYP Indonesia mendukung langkah pemerintah untuk tidak memenuhi permintaan pelaku usaha melalui Asosiasi Pengusaha…