Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang…
Valuasi Ekonomi Lingkungan dalam Kebijakan Publik
Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun dalam pengambilan kebijakan publik lingkungan sering kali diabaikan. Aspek…
Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?
Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu…
Dulu Penambang Kini Aktivis
Novi* pernah terlibat aktivitas pertambangan ilegal. Setelah berhenti, kini Novi justru tertarik untuk ikut mengawasi aktivitas pertambangan yang ada…
Workshop Penggunaan Global Forest Watch untuk Pelestarian Hutan di Papua Barat
Hutan di Papua Barat adalah harapan terakhir atas hutan-hutan di Indonesia, karenanya menjadi penting untuk memastikan hutan di Papua tetap lestari.…
Tata Kelola Industri Ekstraktif dalam Pengendalian Perubahan Iklim
Tata kelola hutan dan lahan selama ini telah menjadi perhatian khusus Pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kebijakan nasional, di…
Dampak Omnibus Law Terhadap Sektor Pertambangan dan Sumber Daya Alam
Joko Widodo dalam pidato pelantikannya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 menyampaikan akan mengusulkan penerbitan 2 (dua) UU besar, yaitu UU…
Buka Informasi dan Ruang Partisipasi: Langkah Awal Tingkatkan Kualitas Hidup Warga Sekitar Tambang
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan…
Peningkatan Kualitas Transparansi Data Industri Ekstraktif Bagi Jurnalis dan Organisasi Masyarakat Sipil
Manfaat keterbukaan informasi publik dapat diukur dari seberapa besar atensi pengguna (users) dalam mengetahui, memanfaatkan, maupun memberi umpan…