Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang…
Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba
Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini…
NTB dan Aceh Cerita Satu Data
Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang…
Menelisik Pasal-pasal Inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja
JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pasal-pasal…
Kebijakan Satu Data Indonesia Dorong Keterbukaan dan Akuntabilitas Pemerintah terhadap Publik
Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi…
Rapat Pokja Analisis dan Evaluasi Hukum Pengelolaan Pertambangan Minerba, Kemenkumham
JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia Maryati Abdullah dan Asisten Program Al Ayubi menghadiri rapat perdana Tim Kelompok…
Penyusunan DIP Tematik Sektor Pertambangan dan Lingkungan Hidup di Provinsi NTB: Inovasi Kebijakan Keterbukaan Pemerintahan
Sejak pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan terus berlangsung dengan segala macam inovasi yang…
Valuasi Ekonomi Lingkungan dalam Kebijakan Publik
Lingkungan merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan, namun dalam pengambilan kebijakan publik lingkungan sering kali diabaikan. Aspek…
Aturan Teknis Perda Pertambangan NTB, Perlukah?
Diberlakukannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, merupakan suatu…