Call for Partner: Penyusunan Kajian dan Studi Kasus “Keterbukaan Kontrak dan Tata Kelola Industri Ekstraktif”


Pendahuluan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya…

Konsultasi Komite Pengarah Open Government Partnership


Sebagai persiapan untuk Pertemuan Sub-komite Kriteria dan Standar OGP di Washington, Maryati Abdullah sebagai koordinator nasional PWYP Indonesia dan…

Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng


Pangkur Nanduri panggonan bera // Dina iki barengan ditindhaki // Wujud tindakan lan laku // Kanggo ngomahi toya // Dimen sumber lestari nyukupi…

Revisi UU Minerba: Perspektif Pelaku Industri dan Pemangku Kepentingan


Sidang paripurna ke-5 DPR periode 2019-2024 pada pertengahan Desember 2019 lalu, menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas…

Revisi UU Pertambangan Minerba dan Masa Depan Tata Kelola Sektor Pertambangan


Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) telah…

Implikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam


Pada 12 Februari 2020 lalu, pemerintah resmi menyerahkan kepada DPR Draf RUU Cipta Kerja, salah satu RUU Omnibus Law yang belakangan mengundang…

Polemik RUU Cipta Kerja di Sektor Minerba


Beragam polemik terkait proses penyusunan Omnibus Law RUU Cipta Kerja masih berlanjut, baik dari segi prosedur, proses maupun substansi. Hal ini…

NTB dan Aceh Cerita Satu Data


Pemerintahan yang terbuka akan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat terhadap jalannya pemerintahan, serta mendorong terwujudnya birokrasi yang…

Menelisik Pasal-pasal Inkonstitusional dalam RUU Cipta Kerja


JAKARTA. Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, menjadi narasumber dalam diskusi bertajuk “Pasal-pasal…