Jakarta, PWYP Indonesia – Dalam rangka memastikan tercapainya target sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) daerah serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional sektor ESDM dan target makro pembangunan regional, PWYP Indonesia bersama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pembinaan dan Pengembangan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan diskusi terfokus terkait pengembangan panduan teknis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Bidang ESDM melalui media daring Zoom (31/03). Selain tim Tenaga Ahli yang menyusun panduan, hadir pada diskusi ini perwakilan dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat yang membidangi energi, seperti Dewan Energi Nasional, Kementerian ESDM, Kementerian PPN/Bappenas, maupun unsur pemerintah daerah yakni Kepala Dinas – Dinas ESDM di sejumlah provinsi seperti Jawa Tengah, Sumatera Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat terkait.

Diskusi ini diorientasikan untuk membahas dua pokok bahasan. Pertama, mengenai pemetaan identifikasi kewenangan daerah dan penentuan indikator prioritas pembangunan daerah bidang ESDM untuk menjadi acuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah ESDM. Kedua, mengenai analisis perhitungan kontribusi pembangunan daerah bidang ESDM terhadap indikator makro ekonomi pembangunan regional dan pembelajaran penyusunan Renstra Perangkat Daerah ESDM.

Diharapkan panduan teknis penyusunan rencana strategis sektor ESDM yang disusun tersebut dapat menjadi acuan bagi pemerintah provinsi dalam melakukan proses sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan target perencanaan pembangunan nasional bidang ESDM, memudahkan pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen Renstra Perangkat Daerah Bidang ESDM yang dilengkapi dengan database indikator, metode perhitungan target indikator dan kontribusi bidang ESDM di daerah terhadap indikator makro ekonomi pembangunan regional, dan menghasilkan satu perangkat analisis bagi pemerintah provinsi untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah bidang ESDM yang didasarkan pada perhitungan indikator target pembangunan daerah yang terintegrasi dengan target pembangunan nasional.

Berdasarkan diskusi yang dibangun untuk menjaring aspirasi peserta aktif, teridentifikasi setidaknya tiga permasalahan aktual yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan energi. Pertama,adanya keterbatasan kewenangan daerah dalam pengelolaan energi. Kedua, terbatasnya penganggaran yang memadai. Permasalahan tersebut menjadikan daerah terhambat untuk mencapai target daerah di sektor ESDM. Ketiga, belum kuatnya peran daerah untuk melakukan konservasi energi.

Terlepas dari hambatan tersebut, diharapkan panduan teknis penyusunan rencana strategis yang disusun dapat mengakomodir beberapa poin berikut. Pertama, memberikan jaminan ketersediaan data agar daerah dapat merumuskan program dan perencanaan yang tepat guna berlandaskan data yang kuat. Kedua, memperhatikan kesatuan konsep pembangunan ekonomi regional untuk melihat keterpaduan potensi dan karakteristik ESDM antar wilayah. Ketiga, menerapkan konsep partisipatoris berbasis upaya oleh pemerintah daerah. Keempat, memperhatikan korelasi antar indikator maupun dengan indikator yang lebih makro. Kelima, membangun indikator yang sinkron dengan kewenangan yang dimiliki daerah. Seluruhnya ditujukan untuk dapat membangun program sektor ESDM yang visible, bisa dicapai serta berbasiskan penganggaran yang baik.

Penulis: Chenny Wongkar (ICEL)