Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif, migas, pertambangan mineral dan batubara, serta sumber daya alam lainnya. PWYP Indonesia memiliki visi bagi terwujudnya tata kelola sumber daya ekstraktif di Indonesia yang transparan, akuntabel dan berpihak pada kepentingan nasional sehingga menjadi modal bagi kesejahteraan dan keadilan sosial. Ruang lingkup kerja PWYP Indonesia meliputi penelitian, advokasi kebijakan, kampanye publik, penguatan jaringan, pemberdayaan, serta pengembangan inisiatif, pilot project, dan kolaborasi strategis (ko-kreasi) dengan pemerintah, masyarakat sipil dan berbagai kelompok strategis, baik di tingkat nasional maupun di daerah-daerah kaya sumberdaya ekstraktif.

PWYP Indonesia sedang menjalankan program “Reversing the Resource Curse – RRC” atas dukungan dan kerja sama dengan The Ford Foundation. Reversing the Resource Curse merupakan inisiatif mendorong transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumberdaya ekstraktif untuk mengurangi kebocoran dan praktek korupsi, mendorong akuntabilitas manajemen pendapatan untuk ekonomi berkeadilan dan inklusif, serta memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam mengembangkan kesadaran dan terlibat aktif dalam proses kebijakan publik. Reversing the Resource Curse menggunakan pendekatan utama berupa riset dan advokasi kebijakan, kolaborasi strategis (ko-kreasi) multi-pemangku kepentingan, pengembangan inovasi open data dan strategi komunikasi, serta inisiatif khusus outreach kaum muda dan perempuan dalam mendorong reformasi tata kelola sumberdaya ekstraktif. Informasi lebih lanjut tentang Reversing the Resource Curse.

Apa Yang Kami Cari?

PWYP Indonesia mencari partner kerja dalam implementasi kegiatan program Reversing the Resource Curse, untuk isu dan area aktifitas yang meliputi:

  1. Monitoring pelaksanaan dan tindak lanjut Koordinasi dan Supervisi (Korsup) sektor pertambangan dan energi di daerah, yang pelaksanaannya berkolaborasi oleh KPK – Kementerian ESDM dan Pemerintah Daerah. Area kegiatan misalnya dapat berupa mendorong proses penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP), monitoring kepatuhan keuangan perusahaan, monitoring kepatuhan perusahaan dari segi aspek lingkungan dan praktek pertambangan yang baik, akses masyarakat terhadap energi, keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas, dan sebagainya.
  2. Mendorong manajemen pengelolaan pendapatan sektor ekstraktif untuk penanggulangan kemiskinan dan pembangunan yang pro-poor dan inklusif. Area kegiatan misalnya studi dampak kenaikan harga komoditas terhadap kapasitas fiskal daerah, efektifitas dana bagi hasil bagi penanggulangan kemiskinan, skema transfer dana bagi hasil sektor ekstraktif untuk desa dan komunitas, kreasi dana cadangan sektor ekstraktif, dan sebagainya.
  3. Mendorong keterlibatan perempuan di daerah kaya sumberdaya ekstraktif dalam pembuatan kebijakan. Kegiatan misalnya dapat berupa studi tentang peranan perempuan dalam implementasi dan pengelolaan ADD daerah ekstraktif, pendampingan kelompok perempuan dalam akses informasi di sektor ekstraktif, studi dampak industri ekstraktif terhadap perempuan, akses perempuan dalam perencanaan, penganggaran, dan kebijakan sektor ekstraktif, dan sebagainya.
  4. Studi atau monitoring potensi dan resiko korupsi sektor sumberdaya ekstraktif di daerah. Kegiatan misalnya dapat berupa studi korupsi di sektor swasta, pemantauan lapangan untuk melihat potensi korupsi dalam kegiatan distribusi/pengapalan barang tambang, pemantauan skema pemberian izin usaha pertambangan di daerah, dan sebagainya.
  5. Penyadaran dan pengembangan atau peningkatan kapasitas mengenai pentingnya model fiskal dalam manajemen perencanaan dan pemanfaatan penerimaan sektor sumberdaya ekstraktif. Kegiatan misalnya dapat berupa workshop model fiskal bagi daerah penghasil industri ekstraktif, fasilitasi proses perencanaan pembangunan daerah yang memperhatikan faktor kapasitas dan volatilitas fiskal yang bersumber dari industri ekstraktif, optimalisasi peran daerah dalam pembiayaan sektor industri ekstraktif (misal, penyertaan saham daerah dalam migas dan divestasi saham pertambangan), peningkatan nilai tambah dan hilirisasi sektor mineral, dan sebagainya.

Ketentuan Umum

  1. Call for Partner terutama ditujukan bagi anggota koalisi PWYP Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan untuk jaringan strategis diluar koalisi untuk mengajukan proposal.
  2. Proposal diajukan untuk satu kegiatan spesifik.
  3. Proposal diajukan oleh satu lembaga pengaju atau konsorsium lembaga di satu provinsi.
  4. Lembaga pengaju wajib memiliki rekening atas nama lembaga.
  5. Setiap proposal yang diajukan wajib memuat komponen komunikasi dan penggunaan aplikasi ‘Open Mining’ untuk melakukan monitoring kegiatan pertambangan.
  6. Lembaga yang terpilih bersedia dan berkomitmen mengikuti tata cara pelaporan kegiatan maupun keuangan sesuai dengan standar yang ditetapkan Seknas PWYP Indonesia.
  7. Dukungan Call for Partner dapat diselaraskan dengan program/kegiatan utama yang sedang dikerjakan oleh lembaga pengaju saat ini.
  8. Jangka waktu kegiatan yang didukung oleh Call for Partner berdurasi antara 3 (tiga) s.d. 6 (enam) bulan, dan akan dimulai pada April 2017.
  9. Rentang nilai kegiatan yang disupport sebesar Rp.10.000.000,- s.d. Rp.30.000.000,-
  10. Jika ada pertanyaan bisa diajukan ke meliana@pwyp-indonesia.org/sekretariat@pwyp-indonesia.org.

Tata Cara Pengajuan:

  1. Pengajuan usulan kegiatan dilakukan dengan cara mengisi lembar ketertarikan dan formulir usulan Call for Partner sebagaimana terlampir bersama dengan pengumuman ini, maksimal 2 halaman.
  2. Komponen budget yang didukung oleh Call for Partner meliputi: honorarium, komunikasi, tansport lokal dan paket meeting.
  3. Lembar ketertarikan dan formulir usulan disampaikan melalui email ke: sekretariat@pwyp-indonesia.org , di cc ke: meliana@pwyp-indonesia.org.
  4. Lembar ketertarikan dan formulir usulan ditandatangani oleh ketua/direktur lembaga dan diterima oleh Seknas PWYP Indonesia paling lambat Jum’at, 3 Maret 2017, Pukul 24.00 WIB.

Kriteria dan Proses Penilaian:

  1. Seknas PWYP Indonesia akan melakukan penilaian didasarkan pada kriteria utama: Kesesuaian antara judul kegiatan dengan tujuan dan output, rasionalitas anggaran dan kegiatan, serta konteks sebaran wilayah dan isu yang terkait dengan perbaikan tata kelola sumberdaya ekstraktif.
  2. Proposal yang diajukan harus sesuai dengan konteks program Reversing the Resource Curse.
  3. Dalam proses pengusulan dan penilaian serta review, Seknas PWYP Indonesia akan melakukan komunikasi dan diskusi pendalaman dengan lembaga pengaju.

Unduh dokumen di sini:

 

Link Terkait: