Terbaru

Pembentukan Dana Migas untuk Kemandirian dan Ketahanan Energi di Indonesia


Kurang efektifnya upaya pemerintah dalam mengatasi krisis ketahanan energi utamanya disebabkan oleh pendanaan yang sangat bergantung pada sektor swasta. Pemerintah tidak memiliki sumber pendanaan…

Akses Informasi Publik dan Keterbukaan Kontrak/Izin Industri Ekstraktif di 6 Pemerintah Provinsi di Indonesia


Proses kontrak dan perizinan dalam rangka pengadaan layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan potensi ekonomi daerah merupakan aspek krusial dalam rangka pelaksanaan pembangunan…

Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di Nusa Tenggara Barat


Tata Kelola Pelayanan Informasi Publik pada Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Coronavirus Disease 2019(Covid-19) di Nusa Tenggara Barat from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

Peluang dan Tantangan Keterbukaan Kontrak dalam Pelaksanaan Standar EITI


Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Rules tahun 2019 yang dihasilkan dalam konferensi EITI global di Paris tahun 2019 lalu telah melahirkan ketentuan baru mengenai keterbukaan…

Kerangka Hukum keterbukaan Kontrak Migas dan Minerba di indonesia


Keterbukaan kontrak-kontrak dan perizinan di berbagai sektor di Indonesia kerap kali menghadapi tantangan karena regulasi yang dijadikan alasan untuk tidak mau membuka kontrak/izin, selain aspek…

Keterbukaan Kontrak dan Pengungkapan Beneficial Ownership


Keterbukaan kontrak dan beneficial ownership adalah dua instrumen transparansi dari korporasi yang sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi, money laundering, ketaatan pajak dan tindak pidana…